Radio Elshinta

Komisi III DPR hari ini menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.Apa yang terungkap atau disampaikan Kapolri, pada rapat tsb? Talk bersama Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil.

Bersama Narasumber :1. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa) - Hananto Widodo 2. Pemerhati Kebijakan Publik/Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (HASRAT) - Sugiyanto Emik

Di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, alokasi dana kehumasan yang besar justru mengalir ke perusahaan yang terafiliasi dengan influencer ketimbang media konvensional. Bersama Anggota Dewan Pers, Abdul Manan, episode ini membahas secara mendalam bagaimana disrupsi media, kredibilitas jurnalisme, serta tantangan bertahan hidup bagi media arus utama dan daerah di tengah dominasi era digital. Dengarkan diskusi lengkapnya hanya di sini!

Apa sebenarnya implikasi hukum tata negara dan politik di balik kabar niatan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka? Bersama Pakar Hukum Tata Negara, BV. Susi Dwi Harijanti, episode ini membahas secara mendalam dari sudut pandang konstitusi, proses hukum di PTUN dan Mahkamah Konstitusi, hingga bagaimana dinamika serta peta kekuatan politik elite menyongsong tahun 2029. Dengarkan analisis lengkapnya hanya di sini!

Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi disebut mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Secara konstitusional, HMP merupakan salah satu instrumen pengawasan DPR yang memiliki mekanisme dan persyaratan tertentu. Sejauh mana penggunaan hak tersebut dapat berimplikasi terhadap posisi Wakil Presiden? Berikut penjelasan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono.