Claim OwnershipRadio Elshinta
Subscribed: 14Played: 533
Subscribe
© Radio Elshinta
Description
Official Podcast of Radio Elshinta | Phone: 021-5869000 & SMS/WA: 081-180-6543 | Email: redaksielshinta@gmail.com
1972 Episodes
Reverse
Kasus wafatnya siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga akibat tidak mampu membeli buku dan alat tulis, menuai keprihatinan luas. Kasus tersebut dinilai menjadi gambaran buruk pemenuhan hak dasar anak di dunia pendidikan. Bagaimana merespon kejadian tersebut, agar tak terulang? Talk bersama Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia dan Dosen FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Rif’an.
Pertemuan tersebut dinilai sebagai langkah strategis membuka ruang komunikasi langsung antara pemerintah dan umat, terutama di tengah isu global yang sensitif seperti Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian serta keterlibatan Indonesia dalam isu Palestina. Seperti apa pembahasannya? NS : Sekretaris Jenderal MUI, Buya H Amirsyah Tambunan
Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh-tokoh Islam ke Istana Kepresidenan. Salah satu agenda yang dibahas adalah keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) bentukan Presiden AS Donald Trump untuk isu Gaza, Palestina. Keputusan ini menuai pro dan kontra publik. Usai bertemu tokoh oposisi, apa tujuan pertemuan Prabowo dengan ormas Islam? Ikuti diskusi interaktifnya bersama Pengamat politik Sumatera Utara (Sumut), Shohibul Anshor Sirega.
Di tengah iklim tropis Indonesia yang semakin panas, pilihan material atap rumah bukan sekadar soal bangunan.Dalam wawancara ini, Trubus Rahardiansah, Guru Besar Universitas Trisakti, mengulas urgensi gagasan Prabowo Subianto tentang gerakan gentengnisasi nasional.Trubus menjelaskan bagaimana penggunaan genteng tanah liat dapat menjadi intervensi kesehatan preventif, khususnya untuk melindungi balita dan lansia dari risiko panas berlebih di dalam rumah. Tak hanya soal kesehatan, kebijakan ini juga dinilai berpotensi mendorong ekonomi rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian kearifan lokal.
Komoditas kelapa sawit kerap dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi bencana alam, khususnya banjir, meski persoalannya dinilai jauh lebih kompleks dan tidak bisa disederhanakan. Narasi yang menyudutkan perkebunan sawit dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekologis dan tata kelola wilayah di lapangan.Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, dalam wawancara di program Elshinta News & Talk bersama Asrofi, Kamis (29/1/2026), menanggapi maraknya tudingan terhadap perkebunan sawit dalam berbagai peristiwa bencana di Indonesia.“Jadi tidak tepat jika langsung menyalahkan perkebunan sawit,” tegas Prof. Yanto. Menurutnya, secara ekologis sawit tetap memiliki fungsi lingkungan sebagaimana jenis tanaman lainnya. Oleh karena itu, penyederhanaan dengan menjadikan sawit sebagai satu-satunya penyebab bencana dinilai tidak adil dan tidak berbasis sains.
Anggota Komisi V DPR RI Firman Subagyo menegaskan pentingnya keberanian negara dalam melindungi kelapa sawit sebagai komoditas strategis nasional dan sumber energi baru terbarukan. Dalam wawancara bersama Radio Elshinta, Firman menyoroti kontribusi besar sawit bagi perekonomian, perlunya kepastian hukum, serta pembenahan regulasi agar industri sawit berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menyatakan kesiapannya untuk turun langsung mendukung Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Pernyataan ini memunculkan beragam respons dan spekulasi di ruang publik.Lalu, apa implikasi politik dari langkah tersebut? Sejauh mana pengaruh Jokowi dapat mendongkrak posisi PSI di tengah persaingan partai politik nasional? Dan bagaimana dampaknya terhadap dinamika hubungan antarpartai ke depan?Talk: - Direktur Emrus Corner/Pakar Komunikasi Politik/Komunikolog Indonesia, Dr. Emrus Sihombing- Pengamat Politik/Mantan Anggota MPR RI, Jusuf Suroso
Danantara bersama Otoritas Jasa Keuangan menggelar konferensi pers usai pertemuan dengan para pelaku pasar modal. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kepercayaan di tengah dinamika pasar keuangan nasional.Dalam konferensi pers tersebut, Danantara dan OJK menyampaikan sejumlah poin penting terkait kondisi pasar modal, arah kebijakan, serta langkah-langkah penguatan stabilitas dan perlindungan investor.Lalu, isu apa saja yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan dengan pelaku pasar? Bagaimana respons otoritas terhadap masukan dan kekhawatiran para investor?Simak rangkuman lengkap hasil konferensi pers Danantara bersama OJK.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Jumat lalu. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai persoalan bangsa dan negara di tengah dinamika nasional yang terus berkembang.Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo secara langsung menerima masukan dan pandangan dari para tokoh yang hadir. Salah satu di antaranya adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji.Lalu, isu apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut? Bagaimana pandangan para tokoh terhadap kondisi bangsa saat ini, serta arah kebijakan ke depan?Dalam episode ini, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari mantan Kabareskrim Susno Duadji, mengulas isi pertemuan bersama Presiden Prabowo dan makna penting dialog tersebut bagi perjalanan bangsa Indonesia ke depan.
Anggota Komisi III DPR RI, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Safaruddin, menyoroti maraknya kasus korban justru ditetapkan sebagai tersangka akibat kesalahan penerapan pasal oleh penyidik. Dalam wawancara Radio Elshinta edisi Siang, Minggu (1/2/2026), Safaruddin menegaskan pentingnya pemahaman KUHP dan KUHAP baru, penguatan pengawasan internal Polri, serta pembenahan kultur penyidikan agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.
Kasus virus Nipah kembali bermunculan di Asia dan memicu kekhawatiran publik. Padahal, virus ini pernah ditemukan di Indonesia—namun hanya pada hewan inangnya, kelelawar buah. Apakah Indonesia benar-benar aman? Seberapa besar peluang penularannya ke manusia? Dibahas tuntas bersama Masdalina Pane dari BRIN.
Pasar modal tengah dihadapkan pada kegaduhan usai pengunduran diri sejumlah petinggi OJK dan Direktur Utama BEI. Presiden Prabowo telah memberi arahan agar situasi ini segera ditangani.Pertanyaannya, bagaimana langkah konkret pemerintah menindaklanjuti arahan tersebut agar stabilitas pasar terjaga dan kepercayaan investor tidak terganggu?Talk: - Pakar Kebijakan Publik, Ekonomi dan Energi dari Narasi Institute Achmad Nur Hidayat - Pengamat Pasar Modal dan Keuangan, Irwan Ibrahim
Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan pentingnya penguatan struktur dan jaringan PSI hingga tingkat RT/RW dalam Rakernas PSI 2026 di Makassar, Sabtu (31/1/2026). Jokowi juga menyoroti militansi kader, soliditas partai, serta peran PSI dalam menghadirkan politik kebaikan bagi Indonesia.
Ambang batas parlemen kembali menjadi sorotan dalam pembahasan RUU Pemilu. Ketentuan ini dinilai berpengaruh langsung terhadap keterwakilan suara pemilih sekaligus konfigurasi kekuatan partai politik di DPR. Usulan penghapusan ambang batas memunculkan pro dan kontra di kalangan fraksi, karena di satu sisi dianggap lebih inklusif, namun di sisi lain dikhawatirkan berdampak pada efektivitas dan stabilitas sistem parlementer.Apa saja konsekuensi politik dan demokrasi dari usulan tersebut? Hal-hal apa yang perlu dicermati publik menjelang perubahan aturan pemilu?Dibahas bersama Mantan Ketua Panwaslu Jakarta sekaligus Pengamat Pemilu, Ramdansyah, dalam dialog yang mendalam dan berimbang.
Gejolak pasar modal nasional memasuki fase krusial. Tekanan tajam pada Indeks Harga Saham Gabungan hingga memicu trading halt disusul pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman, serta sejumlah pejabat strategis Otoritas Jasa Keuangan, mengejutkan publik dan pelaku pasar.Bagaimana mencermati kondisi pasar saat ini? Apakah langkah mundurnya para petinggi cukup untuk meredam gejolak dan memulihkan kepercayaan investor, atau justru menjadi awal reformasi yang lebih mendasar di sektor keuangan?Dibahas bersama Praktisi Pasar Modal Himawan Sutanto dan Senior Ekonom INDEF Tauhid Ahmad dalam dialog mendalam dan berimbang.
Wacana ambang batas parlemen nol persen kembali mengemuka dalam Revisi UU Pemilu. Kebijakan ini dinilai dapat memperluas keterwakilan suara rakyat karena tidak ada suara pemilih yang terbuang. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran parlemen menjadi terlalu terfragmentasi dan kurang efektif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, opsi pembentukan fraksi gabungan ikut dibahas. Lalu, sejauh mana kebijakan ini membawa manfaat, dan apa risiko yang perlu diantisipasi bagi demokrasi ke depan?Talk: - Pengamat Politik/Mantan Pengurus Parpol, Inas Nasrullah Zubir - Pengamat Politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar
Sepekan Menteri Agama1. Kementerian Agama membutuhkan Anggaran sebesar 12.6 Triliun Rupiah untuk pembentukan Dirjen Pesantren. 2. Pengelolaan dan Integrasi dana umat secara profesional dan akuntabel menjadi tantangan Kementerian Agama untuk menyiasati keterbatasan Anggaran . 3. Kemenag dan BPJPH sepakat menjadikan Oktober 2026 wajib halal di Indonesia
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini menyusul dinamika pasar modal yang terjadi dalam dua hari terakhir. Ia menegaskan keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab pribadi guna menjaga kepercayaan investor dan stabilitas pasar, meski pergerakan perdagangan mulai menunjukkan pemulihan.
Kasus Hogi Minaya di Sleman kembali memantik perdebatan soal rasa keadilan dan ketepatan penerapan hukum pidana. Seorang warga yang mengejar pelaku penjambretan terhadap istrinya sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sleman, hingga menuai sorotan DPR RI dan kritik dari dua mantan Kapolda dalam rapat Komisi III bersama Kapolres Sleman. DPR menilai terdapat kekeliruan dalam penerapan pasal pada kasus tersebut. Lalu, bagaimana kapabilitas penegakan hukum dalam menangani perkara ini? Simak analisis Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hajar.
Hujan deras yang disertai cuaca ekstrem dalam beberapa hari terakhir kembali memicu banjir di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Tingginya intensitas hujan, ditambah kondisi drainase dan aliran sungai, membuat air cepat meluap dan mengganggu aktivitas warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan penanganan serta menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem ke depan. Informasi selengkapnya kami sajikan bersama Juru Bicara Gubernur Jakarta, Chico Hakim.
Comments
Download from Google Play
Download from App Store
United States