Discover
Radio Elshinta
Radio Elshinta
Author: Radio Elshinta
Subscribed: 21Played: 1,257Subscribe
Share
© Radio Elshinta
Description
Official Podcast of Radio Elshinta | Phone: 021-5869000 & SMS/WA: 081-180-6543 | Email: [email protected]
3111 Episodes
Reverse
Wacana penambahan jumlah wakil presiden menjadi tiga orang kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, usulan tersebut datang dari Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI yang mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto didampingi tiga wakil presiden.Usulan ini tentu memunculkan sejumlah pertanyaan. Apa yang melatarbelakangi gagasan tersebut? Apakah penambahan jumlah wakil presiden memang diperlukan untuk membantu presiden menjalankan pemerintahan, mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas persoalan nasional?Di satu sisi, keberadaan lebih dari satu wakil presiden dinilai berpotensi membagi beban kerja pemerintahan, memperkuat koordinasi, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan di berbagai wilayah.Namun, di sisi lain, penambahan jabatan wakil presiden juga menyangkut persoalan konstitusi, efektivitas birokrasi, pembagian kewenangan, hingga konsekuensi anggaran negara.Lantas, bagaimana kedudukan wakil presiden menurut konstitusi saat ini? Apakah usulan DPD RI tersebut bisa diwujudkan melalui perubahan undang-undang, atau justru membutuhkan amendemen UUD 1945?TALK :: Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya (Unesa) - Hananto Widodo & Pengamat politik dari FISIP Universitas Muhammadiyah SUMUT - Sohibul Ansor Siregar
Mundurnya tiga kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dari Kabinet Merah Putih memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan partai tersebut keluar dari koalisi pemerintahan pendukung Presiden Prabowo Subianto.Isu ini kemudian menjadi perhatian publik, mengingat posisi PSI dalam peta politik nasional serta hubungan partai tersebut dengan pemerintahan saat ini.Namun, apakah mundurnya tiga kader PSI dari kabinet bisa dimaknai sebagai sinyal perubahan sikap politik partai? Ataukah keputusan tersebut sebatas dinamika personal dan penataan posisi di lingkungan pemerintahan?Sejauh mana isu PSI keluar dari koalisi memiliki dasar politik yang kuat? Dan bagaimana dampaknya terhadap peta koalisi pemerintahan Prabowo Subianto?TALK :: Direktur Eksekutif Citra Institute/dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Yusak Farhan & Pakar Komunikasi Politik/Founder Go Go Bangun Negeri, Dr. Emrus Sihombing
Pemerintah melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI menyiapkan mekanisme ekspor satu pintu komoditas kelapa sawit yang akan berlaku mulai Januari 2027.Direktur Utama DSI, Luke Thomas Mahony, dalam Indonesia Palm Oil Conference atau IPOC 2026 di Bali, Jumat 13 November, menegaskan bahwa DSI hadir untuk memperkuat daya saing sawit Indonesia, bukan menghambat perdagangan.DSI akan menjalankan tiga fungsi utama, yakni integrator data perdagangan, pendukung pasar, dan platform tata kelola untuk memastikan transparansi serta ketertelusuran ekspor. Luke memastikan harga, volume, dan spesifikasi produk tetap dinegosiasikan langsung oleh pelaku usaha. Sementara biaya layanan atau service fee akan diumumkan pada Desember 2026, dengan besaran satu digit dolar AS per ton.Di sisi lain, Ketua Umum POPSI, Mansuetua Darto, meminta pemerintah menunda pengenaan biaya layanan tersebut. Pasalnya, petani sawit tengah menghadapi penurunan produktivitas akibat El Nino dan pelemahan harga tandan buah segar atau TBS.Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengingatkan bahwa sekitar 2,5 juta petani sawit Indonesia mengelola 6,7 juta hektare perkebunan. Karena itu, kebijakan sawit nasional harus mampu menghadapi tekanan global sekaligus melindungi kepentingan petani.Penerapan ekspor satu pintu pada Januari 2027 pun menjadi ujian bagi pemerintah untuk memperkuat daya saing sawit Indonesia, meningkatkan transparansi perdagangan, sekaligus menjaga kesejahteraan petani.
Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, DPR RI akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis, 19 November 2026.Pengesahan ini menjadi babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia. Negara kini memiliki landasan hukum untuk mengambil alih aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus mendorong pemulihan kerugian negara maupun masyarakat yang menjadi korban kejahatan.Namun, pengesahan undang-undang bukan berarti seluruh persoalan selesai.Bagaimana mekanisme perampasan aset akan dijalankan? Apakah negara dapat merampas aset tanpa harus menunggu pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman? Bagaimana memastikan aset yang disita benar-benar berasal dari tindak pidana, bukan milik masyarakat yang tidak bersalah?Hal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana pengawasan dilakukan agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.Dalam aturan yang telah disetujui DPR, pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden. Sementara itu, terdapat pula ketentuan mengenai badan pengawas untuk memastikan pengelolaan dan proses perampasan aset berjalan secara akuntabel.Undang-undang ini juga mengatur bahwa pemberlakuannya dimulai 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.Artinya, masyarakat masih perlu mengawal tahapan implementasi, mulai dari penyusunan aturan pelaksana, pembentukan lembaga, kesiapan aparat penegak hukum, hingga mekanisme perlindungan hak pihak ketiga.Lantas, sejauh mana UU Perampasan Aset dapat menjadi instrumen efektif untuk memberantas korupsi? Bagaimana memastikan uang dan aset hasil kejahatan benar-benar kembali kepada negara dan masyarakat? Serta bagaimana mencegah aturan ini menjadi celah bagi penyalahgunaan kekuasaan?Kita akan membahas lebih jauh UU Perampasan Aset, mulai dari mekanisme penerapan, tantangan penegakan hukum, hingga pengawasan dan perlindungan hak masyarakat.TALK :: Peneliti Anggaran di Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) - Siska Barimbing & Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen
Di zaman sekarang, keahlian saja tidak cukup. Banyak orang sudah puluhan tahun bekerja dan berpengalaman, tapi bingung ketika ditanya, "Mana buktinya kalau Anda kompeten?" Ijazah membuktikan Anda pernah belajar.Pengalaman membuktikan Anda pernah bekerja. Tapi sertifikasi profesi membuktikan Anda benar-benar kompeten, teruji, dan diakui oleh negara.Siapa yang berhak mengeluarkan pengakuan itu? Jawabannya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Apa itu BNSP? Profesi apa saja yang harus disertifikasi? Bagaimana cara mengikutinya?Simak dalam Podcast Radio Elshinta bersama Komisioner BNSP, Dr. H. Muhammad Nur Hayid, M.M., CSM. Hanya di Radio & Youtube Elshinta 90 FM!





