METRO TV

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.Persoalan ini membuka pertanyaan yang lebih besar: bagaimana sistem penyadapan negara dapat digunakan tanpa prosedur yang sah? Seberapa kuat pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum? Siapa yang harus bertanggung jawab ketika instrumen negara diduga disalahgunakan?

Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan perombakan susunan kabinet merah putih jelang 2 tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sorotan publik. Dalam podcast Si Paling Kontroversi, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter politik Indonesia memaparkan opininya terkait dua isu tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mulai mengganggu berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak. Badan Pusat Statistik mencatat kerugian ekonomi akibat bencana ini sangat memukul pendapatan daerah. Sektor kehutanan menjadi salah satu bidang usaha paling merugi akibat kerusakan lahan dan kabut asap tersebut.

PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak akan mengimpor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan armada transportasi. Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyudin menegaskan pengadaan armada akan difokuskan pada KRL baru dengan memprioritaskan dukungan terhadap industri perkeretaapian dalam negeri seperti PT INKA. KAI saat ini membutuhkan total 23 rangkaian kereta baru dan delapan di antaranya merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.

Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri dan wakil menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk membahas finalisasi kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya PPPK paruh waktu.Pertemuan yang berlangsung sejak sekitar pukul 09.30 WIB tersebut membahas strategi terkait perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Hingga laporan disampaikan, pertemuan masih berlangsung dan hasil pembahasan akan disampaikan melalui konferensi pers.