BPHN KEMENKUM PODCAST

Hello Sahabat BPHN, selamat datang di BPHN KEMENKUM PODCAST, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi dalam Program BPHN TALKS dan program podcast lainnya. More info: BPHN.GO.ID

BPHN Talks #17 Djoko Pudjirahardjo: Masyarakat Bisa Berpartisipasi Dalam Penyusunan Regulasi

Di edisi kali ini, BPHN TALKS membahas seputar partisipasi masyarakat dalam penyusunan regulasi dengan teman ngobrol  Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Djoko Pudjirahardjo.  So #Sahabat BPHN jangan lupa untuk Like, Share, Subscribed and Enjoy the Show!!!  More Info: BPHN.GO.ID  #hukum #bphn #kemenkumham #prolegnas #pembinaanhukum #partisipasimasyarakat

07-10
29:33

BPHN TALKS #16 Djoko Pudjirahardjo: Prolegnas Amanat Undang - Undang!

seputar perencanaan hukum nasional dengan teman ngobrol  Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Djoko Pudjirahardjo.  So #Sahabat BPHN jangan lupa untuk Like, Share, Subscribed and Enjoy the Show!!!  More Info: BPHN.GO.ID  #hukum #bphn #kemenkumham #prolegnas #pembinaanhukum #partisipasimasyarakat More Info: BPHN.GO.ID #bphn #kemenkumham #prolegnas #legislasi

07-08
29:01

BPHN TALKS #15 APAKAH RUU KUHP MENGANCAM DEMOKRASI ?

Di edisi kali ini, BPHN TALKS membahas seputar RUU KUHP yang sedang di pergunjingngkan di media dengan ngobrol Ilham Putuhena Perancang Hukum BPHN yang juga terlibat dalam penyusunan RUU KUHP.  So #Sahabat BPHN jangan lupa untuk Like, Share, Subscribed and Enjoy the Show!!!   More Info: BPHN.GO.ID  #bphn #kemenkumham #ruukuhp #kuhp Whole Video, just click : https://www.youtube.com/watch?v=HAtJeTcORWw&t=1993s

07-01
01:21:49

BPHN Talks #14 Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons

Di edisi kali ini, BPHN TALKS membahas seputar Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) dengan teman ngobrol Analis Hukum BPHN, Hanidar R Indriani dan Arman S Marbun.  So #Sahabat BPHN jangan lupa untuk Like, Share, Subscribed and Enjoy the Show!!!   More Info : BPHN.GO.ID

06-23
01:04:04

BPHN TALKS #10 Tantangan Pembinaan Hukum Nasional Bersama Prof. Widodo (PART 1)

Mengawali tahun 2022, BPHN TALKS menghadirkan Kepala BPHN untuk membicarakan beberapa hal seputar BPHN, salah satunya seputar tantangan BPHN dalam melakukan pembinaan hukum nasional. Seperti apa? penasaran dong pastinya, disimak ya  #SahabatBPHN, enjoy the show  #hukum #bphn #pembinaanhukum #budayahukum #bphnkemenkumham #bphnsemakinpasti

01-27
32:52

BPHN TALKS #25 - Peran MA Setelah Penganugerahan Non Litigation Peacemaker

Di episode kali ini, BPHN TALKS membahas secara detail event yang sedang  di gagas oleh BPHN bersama Mahkamah Agung, Paralegal Justice Award  2023. Seperti apa persyaratan untuk mengikuti Paralegal Justice Award dan apa  yang akan di lakukan setelah penganugerahan? yuk, disimak episode  berikut and enjoy the show...   More info: BPHN.GO.ID

03-01
27:00

BPHN TALKS #24 - Kupas Tuntas Paralegal Justice Award 2023

Di episode kali ini, BPHN TALKS membahas secara detail event yang sedang di gagas oleh BPHN bersama Mahkamah Agung, Paralegal Justice Award 2023. Seperti apa persyaratan untuk mengikuti Paralegal Justice Award dan apa yang akan di lakukan setelah penganugerahan? yuk, disimak episode berikut and enjoy the show...   More info: BPHN.GO.ID

03-01
28:45

BPHN TALKS #21: Polemik Pemilu 2024: Untung-Rugi Sistem Proporsional Pemilu Terbuka, Tertutup, atau Campuran?" (2)

Episode 2: Memprediksi Arah Putusan Mahkamah Konstitusi    SIARAN PERS: BPHN: KOMBINASI SUARA TERBANYAK DAN KEWENANGAN PARTAI UTUS KADER TERBAIKNYA KE PARLEMEN, SOLUSI YANG PALING RASIONAL   Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham menggelar diskusi melalui Podcast BPHN dengan topik “Polemik Pemilu 2024 : Untung-Rugi Sistem Proporsional Pemilu Terbuka, Tertutup, atau Campuran?” pada Jumat (10/02/2023) di Jakarta.   Diskusi yang melibatkan beberapa narasumber seperti Fritz Edward Siregar (mantan anggota Bawaslu), Andang Subahariyanto (Rektor Untag Banyuwangi/Sekjen Pertinasia), Titi Anggraini (Perludem) dan Sururudin (Advokat sekaligus Kuasa Hukum Pemohon Pengujian UU Pemilu perkara No.114/PUU-XX/2022) membedah sistem pemilu tertutup yang memberikan penguatan kepada parpol sebagai aktor utama dalam sistem pemilu yang konstitusional demokratis dan sistem pemilu terbuka yang memberikan ruang bagi suara terbanyak.   Lebih lengkap cek: bphn.go.id    #bphn #pemilu #presidensiil #terbukadantertutup #pembinaanhukumnasional

02-15
15:13

BPHN TALKS #20 : Polemik Pemilu 2024: Untung-Rugi Sistem Proporsional Pemilu Terbuka, Tertutup, atau Campuran?" (1)

Episode 1 - Adu Gagasan: Proprosional Terbuka Vs. Tertutup   SIARAN PERS: BPHN: KOMBINASI SUARA TERBANYAK DAN KEWENANGAN PARTAI UTUS KADER TERBAIKNYA KE PARLEMEN, SOLUSI YANG PALING RASIONAL   Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham menggelar diskusi melalui Podcast BPHN dengan topik “Polemik Pemilu 2024 : Untung-Rugi Sistem Proporsional Pemilu Terbuka, Tertutup, atau Campuran?” pada Jumat (10/02/2023) di Jakarta.  Diskusi yang melibatkan beberapa narasumber seperti Fritz Edward Siregar (mantan anggota Bawaslu), Andang Subahariyanto (Rektor Untag Banyuwangi/Sekjen Pertinasia), Titi Anggraini (Perludem) dan Sururudin (Advokat sekaligus Kuasa Hukum Pemohon Pengujian UU Pemilu perkara No.114/PUU-XX/2022) membedah sistem pemilu tertutup yang memberikan penguatan kepada parpol sebagai aktor utama dalam sistem pemilu yang konstitusional demokratis dan sistem pemilu terbuka yang memberikan ruang bagi suara terbanyak.   Lebih lengkap cek: bphn.go.id

02-13
26:05

BPHN TALKS #3 Segmen: PARTISIPASIKU - Penyusunan Naskah Akademis RUU Tentang Bantuan Hukum

Hello #SahabatBPHN , yuk disimak BPHN TALKS dalam segmen *Partisipasiku* dengan tema pembahasan Jaring Partisipasiku Penyusunan Naskah Akademis RUU Tentang Bantuan Hukum dengan Narasumber yang ciamik pastinya dan jangan lupa sampaikan Partisipasimu melalui website bphn.go.id atau melalui aplikasi Partisipasiku.go.id.     Mau tahu akan seperti apa? Stay tune dan jangan lupa untuk sampaikan masukannya di Aplikasi Partisipasiku "partisipasiku.bphn.go.id"  And enjoy the show. More Info: BPHN.GO.ID

09-06
01:10:44

BPHN TALKS #2 - Korupsi dan Gratifikasi!

Hello Sahabat BPHN Selamat Datang di BPHN TALKS Obrolan Santai Seputar Regulasi dan Isu Hukum Terkini, Mulai dari Obrolan warung kopi hingga Tingkat Tinggi. More Info : BPHN.GO.ID

09-06
50:43

BPHN TALKS #13 - Membangun Budaya Hukum, Menkumham 'Kulik Deddy Corbuzier

Hello Sahabat BPHN Selamat Datang di BPHN TALKS Obrolan Santai Seputar Regulasi dan Isu Hukum Terkini, Mulai dari Obrolan warung kopi hingga Tingkat Tinggi.  Di episode ke-12, BPHN TALKS menghadirkan Host yang sangat special dan juga kedatangan Tamu yang sangat special. Yes, for the very first time in BPHN TALKS, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, hadir secara khusus untuk menjadi host dan berbincang – bincang dengan sahabat karibnya Master Deddy Corbuzier. Di episode kali ini, Menteri Hukum dan HAM, mengulik Master Deddy Corbuzier seputar pemanfataan konten kreatif dalam membangun budaya hukum di masyarakat. Penasaran seperti apa obrolannya, so please stay tune di BPHN TALKS and Enjoy the Show. More Info: bphn.go.id  #DeddyCorbuzier #YasonnaLaoly #Kemenkumham

02-16
36:07

BPHN TALKS #1 - Bantuan Hukum Gratis, Untuk Masyarakat Miskin!

Hello Sahabat BPHN Selamat Datang di BPHN TALKS Obrolan Santai Seputar Regulasi dan Isu Hukum Terkini, Mulai dari Obrolan warung kopi hingga Tingkat Tinggi. More Info : BPHN.GO.ID

09-06
49:25

30 Minutes With Kepala BPHN

More info: bphn.go.id

01-28
24:15

Rhythm N Law #1 Peran Posbankum Desa/Kelurahan Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat.

Hidup itu seperti siklus. Ada jatuh, ada bangun. Begitu pula dengan ritme kehidupan yang mengatur emosi, energi, bahkan semesta.Di episode kali ini, Erik Katama akan mengajak kita membahas isu aktual seputar keadilan di desa/ kelurahan: Kontribusi Nyata Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan.Kita tahu, akses terhadap keadilan sering jadi tantangan, terutama bagi masyarakat desa atau kelurahan yang memiliki keterbatasan. Untuk itu, pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai jembatan agar keadilan bisa dirasakan sampai ke akar rumput.Tapi, seberapa efektif program ini berjalan? Apakah masyarakat sudah benar-benar tahu keberadaannya? Dan kendala apa saja yang muncul di lapangan? Temukan jawabannya bersama Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, dalam diskusi kali ini, hanya di Rhythm N Law #1 dengan tema Peran Posbankum Desa/Kelurahan Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan.Setahun bekerja, bergerak-berdampak#BPHN #Kementerianhukum #Layananhukummakinmudah #setahunberdampak#AksesKeadilan #Posbankum #BPHN #KeadilanUntukSemua #layananhukummakinmudah

09-23
27:20

Integrasi Layanan Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Hak Konsumen Di Era Disrupsi

Integrasi Layanan Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Pemenuhan Hak Konsumen Di Era DisrupsiPenulis: Ilmina Jihan ZafiraMore info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

09-23
12:45

Efisiensi Penyelesaian Berkas Perkara Melalui Optimalisasi Alur Koordinasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam KUHAP

Efisiensi Penyelesaian Berkas Perkara Melalui Optimalisasi Alur Koordinasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam KUHAPPenulis: Ahmad ArifinMore info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

09-22
11:46

Dilema Presidential Threshold: Pilar Demokrasi Atau Lumbung Oligarki (Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024)

Dilema Presidential Threshold: Pilar Demokrasi Atau Lumbung Oligarki (Pasca Putusan MK Nomor 62/PUU-XII/2024)Penulis: Della NursariMore info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

09-22
07:57

Hadirnya Hakim Pemeriksa Pendahulu (HPP) Menggantikan Pra Peradilan Dalam RKUHAP Apakah Menjawab Keterbutuhan?

Hadirnya Hakim Pemeriksa Pendahulu (HPP) Menggantikan Pra Peradilan Dalam RKUHAP Apakah Menjawab Keterbutuhan?Penulis: Ilman NurfathanMore info: BPHN.GO.ID atau https://rechtsvinding.bphn.go.id/

09-22
14:24

Recommend Channels