Di Atas Meja by ICW

Di atas Meja adalah podcast dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam podcast ini, kita akan perbincangkan berbagai hal, mulai dari kasus, pencegahan hingga penindakan korupsi. Semuanya, akan dibicarakan bersama dengan data dan sesuai fakta, satu yang pasti tidak ada yang dikorupsi dari obrolan ini, karena semuanya akan dibicarakan secara terbuka Di atas Meja. Selamat berkenalan dan mendengarkan!

ICW secara rutin melakukan pemantauan kinerja Aparat Penegak Hukum dalam penindakan kasus korupsi. Secara umum jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kinerja APH tahun 2019 menurun. Simak ulasannya bersama Wana Alamsyah dan Lalola Easter.

Perbincangan soal pemilu gak ada habisnya. Saat ini yang lagi ramai dibicarakan publik adalah proses rekapitulasi suara. Kenapa? Karena tidak sedikit yang agak laen, seperti penggelembungan suara yang dipertanyakan, sampai fenomena pergeseran suara caleg terpilih. Podcast Di Atas Meja episode kali ini ngobrolin kasak kusuk seputar Pemilhan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang agak laen. Disinggung juga gimana situasi demokrasi dan pemberantasan korupsi (korupsi politik) di Indonesia. Berbagai fenomena dan kontroversi pemilu dirangkum secara ringan dalam obrolan kali ini. Tenang, jangan tegang. Dengerin obrolan santai, interaktif, dan kritik satir soal pemilu dan demokrasi episode ini. #pemilu2024 #penggelembungansuara #podcast #diatasmeja #kecuranganpemilu #korupsi #ICW #antikorupsi #sahabaticw #pemiluagaklaen #inayawahid #demokrasiindonesia ------------------------------------------------------------ Dukung & Terlibat dalam Kerja-kerja Antikorupsi. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan bagikan video ini di media sosial kamu.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banten kerap menimbulkan masalah. Mulai dari praktik titip menitip siswa hingga pungutan liar masih kerap terjadi. Meski demikian, hal seperti ini nampaknya tidak hanya terjadi di Banten. Fenomena koruptif seperti titip menitip siswa, pungutan liar hingga korupsi juga menghantui pendidikan kita hari ini di wilayah-wilayah lain. Bagaimana temuan Klub Jurnalis Investigasi (KJI) Banten dan Banten Bersih terkait proses penerimaan peserta didik baru? Apa catatannICW terkait isu PPDB dan korupsi pendidikan? Simak obrolan podcast kolaborasi ICW, Banten Bersih, KJI Banten, dan BantenNews.id

Sedih untuk mengatakan, tapi ini fakta di lapangan. Di tengah momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, harus kita bilang kalau koruptor masih saja mendapatkan banyak ‘keistimewaan’. Seriusan? Ya, coba aja lihat berapa rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi di tahun 2022 lalu, jawabannya cuma 3 tahun 4 bulan. Padahal, kerugian yang ditimbulkan puluhan triliun (Rp 42 triliun). Belum lagi banyak koruptor juga mendapatkan remisi hingga kemudahan jadi caleg bagi yang mau mencalonkan diri. Jadi, sebenarnya gimana si melihat pemberantasan korupsi hari ini? Yuk, dengerin lagi obrolan refleksi kemerdekaan dan pemberantasan korupsi. #HutRI78 #merdekadarikorupsi #merdekadarikorupsidanpolusi #merdekadaripolusi #trenvonisicw

AJI Kota Samarinda bersama ICW melakukan pemantauan tren penindakan korupsi. Hasilnya, sepanjang tahun 2022, penindakan korupsi di Provinsi kalimantan Timur masih jauh dari kata baik, atau hanya sekitar 40% dari total target penindakan. Aparat Penegak Hukum di sana juga tidak begitu terbuka dalam mempublikasikan kasus yang mereka tindak, ini menyulitkan publik untuk melihat proses penegakan hukum di sana. Dalam pemetaan itu, ada banyak hal yang dipetakan, salah satunya sektor korupsi. Hal yang unik, tidak ada satu pun kasus SDA yang ditindak, padahal Kaltim dan SDA ibarat hal yang tidak bisa dipisahkan, ditambah sektor ini melibatkan transaksi yang sangat besar. Simak ulasannya di episode ini

Di awal tahun 2023, Transparency International Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Hasilnya, IPK Indonesia turun drastis dari angka 38 menuju 34. Angka terendah sejak 1995. Penurunan IPK dapat dikatakan konsisten sejak revisi UU KPK pada 2019 lalu, meski sempat naik 1 angka di 2021, tapi tidak signifikan. Kalau Presiden Joko Widodo tidak memiliki strategi khusus dan memprioritaskan upaya pemberantasan korupsi, maka tidak akan ada perbaikan pemberantasan korupsi. Simak obrolan bersama Koordinator ICW, Agus Sunaryanto mengenai proyeksi pemberantasan korupsi tahun 2023

Korporasi kerap bebas hukum saat berada dalam pusaran korupsi. Padahal, korporasi sebagai lembaga juga diuntungkan dalam praktik kotor ini Indonesia memiliki peraturan yang bisa menghukum korporasi, hanya saja, penegak hukum lebih sering mengabaikan penjeratan korporasi Simak obrolan lengkap ICW dengan Lakso Anindito di Podcast Di atas Meja by ICW

Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan baru di sektor energi. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut tampak dibuat untuk kepentingan para pengusaha, bukan rakyat. Sebagai contoh, Undang-Undang Minerba yang disahkan tahun 2020 memuat beberapa pasal yang sangat menguntungkan pengusaha, seperti penghapusan royalti dan kemudahan untuk memperpanjang izin. Tidak ada pengetatan hukuman bagi korporasi saat melakukan pelanggaran. Hal ini membuat potensi kerusakan dan dampak buruk yang diterima masyarakat akan semakin besar.  Berikut diskusi ICW dengan Direktur Program trend Asia, Muhamad Ashov. Selamat Mendengarkan

Kerusakan lingkungan kerap luput dalam perhitungan kerugian akibat suatu kejahatan, termasuk korupsi. Hal ini kerap terjadi karena perspektif lingkungan tidak dipakai oleh penegak hukum

Pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan cepat. Namun, bukan hanya cepat, tapi juga harus tepat. Hasil penelitian dan pemantauan mitra ICW di Yogyakarta menunjukan adanya pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai ketentuan. Beberapa di antaranya bahkan tidak menyertakan harga wajar sehingga dibeli dengan harga lebih mahal dari harga pasar. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Di sisi lain, penanganan Covid-19 di Yogyakarta tidak baik, banyak korban jiwa, tapi anggaran kesehatannya tidak didistribusikan dengan seharusnya

Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan tingkat korupsi yang tinggi. Bahkan hampir setiap tahun kepala daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara terjaring operasi tangkap tangan aparat penegak hukum terkait korupsi. Mulai dari korupsi pengadaan hingga pembangunan infrastruktur. Adapun kerugian keuangan negara akibat korupsi di provinsi ini mencapai ratusan miliar setiap tahunnya. Simak obrolan ICW dengan Koordinator SaHDAR, Ibrahim Puteh terkait "Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi di Sumatera Utara" sepanjang 2021 - semester I 2022

Pemberantasan korupsi di Indonesia, jalan di tempat! Tepatnya lagi di tempat yang buruk Hasil pemantauan tren vonis korupsi 2021 yang dilakukan ICW menunjukan bahwa hukuman bagi koruptor masih sangat rendah. Hal ini sebetulnya bukan terjadi di tahun ini saja, tapi beberapa tahun ke belakang. Berbagai upaya advokasi, pemberian rekomendasi bahkan tuntutan publik melalui aksi, sudah dilakukan. Namun hasilnya, sama saja, tak berpindah meski satu hasta. Simak obrolan bersama Peneliti Hukum ICW, Kurnia Ramadhana terkait hasil pemantauan tren vonis korupsi 2021. Seberapa lama rata-rata hukuman dijatuhkan kepada koruptor dan apakah mereka dibebankan pidana uang pengganti yang besar? Kajian lengkapnya di www.antikorupsi.org

Masyarakat Transparansi Aceh menjelaskan bahwa anggaran yang didapat aparat penegak hukum Aceh cukup besar. Namun, besaran anggaran tersebut tidak sejalan dengan penindakan kasus korupsi di sana. APH cenderung menindak kejahatan kriminal selain korupsi. Tidak hanya enggan menindak, beberapa kasus korupsi juga berhenti di tegah proses penindakan. Simak obrolan ICW dan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian dalam podcast berikut. Di dalamnya turut membahas potret korupsi dan tren korupsi di Aceh. Selamat mendengarkan