Teman Jeriko dan Kompak Kupang Bahas hal ini, Selengkapnya di Podcast Spektrum-Ntt.Com
BEM FKIP Undana Gelar Kegiatan Pekan Ilmiah Bagi Seluruh Mahasiswa
Penjabat Wali Kota Minta Taruna Belajar Manfaatkan Potensi Kelautan di NTT
Rote Ndao - Spektrum-ntt.com || Direktur PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kab. Rote Ndao, yakni Didik P. B Messakh, ST melakukan mutasi terhadap beberapa karyawan di perusahaan yang dipimpinnya tersebut. Hal tersebut diketahui media dari salah seorang karyawan PDAM Rote Ndao yang juga turut dimutasi, yakni Abdurahman Djawas, ST yang kini menjabat sebagai Kepala Wilayah Lidabesi, Unit Rote Selatan, PDAM Rote Ndao yang ditemui media ini di Rumahnya pada Minggu (1/8/2021) di Jln. Tondao, Kel. Metina, Kec. Lobalain.
KUPANG. SPEKTRUM-NTT.COM || DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang kembali menyerahkan bantuan untuk korban badai seroja di Kecamatan Amfoang Tengah, rabu (12/5/2021). Dalam kesempatan tersebut Partai Demokrat mengunjungi empat desa, yakni Desa Fatumonas, Bitobe, Binafun dan Bonmuti. Ketua DPC Partai Demokrat, Winston Neil Rondo memimpin langsung kegiatan tersebut, dirinya didampingi, Sekretaris DPC, Rudolf Pahnael, Bendahara DPC Feby Sinlaeloe, anggota Fraksi Partai Demokrat, DPRD Kabupaten Kupang Ursula Totos Bela bersama pengurus DPC dan Ketua PAC Amfoang Tengah. Menurut Winston, bantuan kemanusiaan ini merupakan bentuk kepedulian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) untuk korban bencana di NTT. Rombongan DPC Partai Demokrat diterima Camat Amfoang Tengah, Udin Bureni, dsn secara langsung turut mendampingi Pengurus Partai Demokrat di Fatumonas untuk membagikan paket bantuan. Total bantuan yang diserahkan Partai Demokrat adalah 70 paket, bantuan tersebut adalah, beras, mie instan, gula pasir, masker dan vitamin c. Camat Amfoang Tengah, Udin Bureni dalam sambutannya menyampaikan bahwa situasi bencana yang dihadapi masyarakat Amfoang Tengah karena angin kencang yang merusak rumah dan lahan pertanian, “di sejumlah desa, misalnya di Desa Bitobe, Binaus dan Bonmuti ada sungai yang meluap dan airnya membawa ternak dan merusak lahan pertanian,”ujar Bureni. Lanjutnya, langkah yang dilakukan Pemerintah di Kecamatan adalah terus memberikan laporan pendataan masyarakat yang terdampak, baik itu kerusakan rumah maupun lahan pertanian kepada Pemerintah Kabupaten. Bureni juga mengapresiasi kehadiran Partai Demokrat di Amfoang Tengah, Karena Partai besutan AHY ini selalu hadir, baik dalam masa pandemi covid maupun dalam situasi bencana, “Partai Demokrat adalah partai yang selalu hadir paling depan dalam menyapa warga dan memberikan bantuan,” tutup Bureni. Proses pembagian bantuan di Amfoang Tengah benar-benar dimanfaatkan warga, bukan hanya dalam menerima bantuan tetapi menyampaikan aspirasi mereka, di Desa Bitobe misalnya, salah satu tokoh agama, yakni pendeta di wilayah tersebut menyampaikan bahwa salah satu mata jemaat, yakni rumah ibadahnya mengalami kerusakan karena angin kencang yang menimpa, selain itu dirinya juga mewakili masyarakat setempat menyampaikan harapan untuk mengembangkan pariwisata dan pertanian mandiri disekitar observatorium Timau yang saat ini tengah dibangun pemerintah. Tokoh agama tersebut berharap agar Partai Demokrat ikut memberi dukungan melalui fraksinya di DPRD. Hal yang sama juga dilakukan saat Partai Demokrat melakukan ngopi sore dengan masyarakat di Dusun Fatululan, Desa Fatumonas, masyarakat setempat bercerita bahwa dengan dukungan pengusaha setempat, mereka berhasil membuka jalan yang melintasi dusun mereka. Warga setempat juga bercerita tentang harapan masyarakat ke depan agar pemerintah memperhatikan kebutuhan air bersih melalui pembangunan embung, agar bisa mengembangkan lahan pertanian. Sementara itu Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kupang, Winston Neil Rondo mengatakan bahwa kehadiran Partai Demokrat dalam setiap suka dan duka masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai amanat dari rakyat. Sehingga kesempatan berkunjung, berbagi dan menjaring aspirasi bersama warga Amfoang Tengah sangat perlu dilakukan oleh Partai Demokrat. Dalam kesempatan jaring aspirasi warga, ada pesan-pesan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah setempat agar Amfoang Tengah berdiri sejajar dengan daerah lainnya di Kabupaten Kupang, karena di daerah tersebut masih ada wilayah yang belum berlistrik, tidak ada signal HP dan beberapa persoalan lainnya di masyarakat, menurut Winston, pesan dan harapan tersebut menjadi inspirasi bagi Partai Demokrat dan partai politik lain untuk terus berjuang bagi Amfoang Tengah. Menurut Winston, sekalipun dalam situasi pandemi, Partai Demokrat tetap bersemangat dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus bersama rakyat dala
SIKKA. SPEKTRUMNTT.COM || Aktivitas Pelayanan Gereja di wilayah Paroki St. Maria Imakulata Lekebai kembali dibuka mulai besok, Minggu 9 Mei 2021. Hal ini disampaikan oleh Pastor Paroki St. Maria Imakulata Lekebai, RD Yulius Heribertus, Sabtu (8/5/2021). Melalui Surat Pengumuman. Keputusan ini didasarkan pada hasil pertemuan dan kesepakatan Dewan Pastoral Paroki St. Maria Imakulata Lekebai tertanggal, Rabu 5 Mei 2021 dengan merujuk Surat Keputusan Dewan Pastoral Paroki No 01/SMILE/IV/2021, tertanggal 15 April 2021 tentang pencegahan penularan Covid-19 di Wilayah Paroki St. Maria Imakulata Lekebai terhitung mulai tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021.
Kasus Bawang Merah Malaka P21, Araksi NTT Apresiasi Polda NTT dan Kejati NTT
jelang Idul fitri Kapolda NTT Pantau Masjid dan Beri Bantuan. dengar di sini.
Pemerintah Kota Kupang menerima dokumen rancangan anggaran pilkada Kota Kupang Tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang. Dokumen tersebut diserahkan oleh Ketua KPU Kota Kupang Deky Ballo, ST, MT kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, SH, M.Si di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Kupang, Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (06/05) pagi. Dalam pertemuan tersebut Sekda didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Dra. Thruice Balina Oey, M.Si dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang Noce Nus Loa, SH. M.Si. Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, SE, M.Si setelah menerima dokumen tersebut menyampaikan bahwa rancangan yang diterima ini akan dilihat secara teliti dan dibuat kajian. “terima kasih atas dokumen ini, secepatnya akan ditinjau dan dikoordinasikan jika perlu, kita akan duduk bersama untuk mengkajinya terutama jika ada item-item yang perlu dikoordinasikan,” tambahnya. Menurutnya dalam pengkajian inspektorat juga akan membantu, dan perlu dilakukan konsultasi dengan BPK sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Kota, Kupang Deky Ballo, ST, MT menyampaikan bahwa pertemuan hari ini untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya tentang persiapan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah, khususnya Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pertemuan ini juga menurutnya merupakan bentuk komunikasi pemerintah untuk mengetahui kesiapan anggaran, sesuai dengan instruksi Dirjen Politik Dan Hukum Kemendagri yang meminta pemerintah agar berkoordinasi dengan penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu agar anggaran pilkada dimaksud dapat dibahas bersama. Dengan demikian pemerintah dapat lebih siap dalam menyiapkan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Ditambahkannya sebagai penyelenggara, KPU akan menunggu Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perihal pertemuan lanjutan setelah Dokumen Rancangan Anggaran Pilkada Kota Kupang Tahun 2024 diberikan kepada pemerintah untuk dipelajari dan dikaji lebih jauh untuk selanjutnya duduk bersama dalam membahas rancangan anggaran pilkada tersebut. Turut hadir dalam penyerahan tersebut empat anggota Komisioner KPU Kota Kupang yaitu, Ismael Manoe, S.Pt, Zunaidin Harun, ST, Wely Novita A. Hayers, SS, B.Ed, M.Pd, Agustinus I. Fahik, S.Fil, MA. *PKP_rdp
Pemerintah Kota Kupang menerima dokumen rancangan anggaran pilkada Kota Kupang Tahun 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang. Dokumen tersebut diserahkan oleh Ketua KPU Kota Kupang Deky Ballo, ST, MT kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, SH, M.Si di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Kupang, Kantor Wali Kota Kupang, Kamis (06/05) pagi. Dalam pertemuan tersebut Sekda didampingi oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Dra. Thruice Balina Oey, M.Si dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang Noce Nus Loa, SH. M.Si. Sekretaris Daerah Kota Kupang Fahrensy Priestly Funay, SE, M.Si setelah menerima dokumen tersebut menyampaikan bahwa rancangan yang diterima ini akan dilihat secara teliti dan dibuat kajian. “terima kasih atas dokumen ini, secepatnya akan ditinjau dan dikoordinasikan jika perlu, kita akan duduk bersama untuk mengkajinya terutama jika ada item-item yang perlu dikoordinasikan,” tambahnya. Menurutnya dalam pengkajian inspektorat juga akan membantu, dan perlu dilakukan konsultasi dengan BPK sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Kota, Kupang Deky Ballo, ST, MT menyampaikan bahwa pertemuan hari ini untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya tentang persiapan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah, khususnya Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Pertemuan ini juga menurutnya merupakan bentuk komunikasi pemerintah untuk mengetahui kesiapan anggaran, sesuai dengan instruksi Dirjen Politik Dan Hukum Kemendagri yang meminta pemerintah agar berkoordinasi dengan penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu agar anggaran pilkada dimaksud dapat dibahas bersama. Dengan demikian pemerintah dapat lebih siap dalam menyiapkan anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Ditambahkannya sebagai penyelenggara, KPU akan menunggu Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perihal pertemuan lanjutan setelah Dokumen Rancangan Anggaran Pilkada Kota Kupang Tahun 2024 diberikan kepada pemerintah untuk dipelajari dan dikaji lebih jauh untuk selanjutnya duduk bersama dalam membahas rancangan anggaran pilkada tersebut. Turut hadir dalam penyerahan tersebut empat anggota Komisioner KPU Kota Kupang yaitu, Ismael Manoe, S.Pt, Zunaidin Harun, ST, Wely Novita A. Hayers, SS, B.Ed, M.Pd, Agustinus I. Fahik, S.Fil, MA. *PKP_rdp
SIKKA. SPEKTRUM-NTT.COM || Kejaksaan Negeri (KEJARI ) Sikka sedang berproses dalam pengumpulan bahan keterangan dan data (Pulbaket) dan sudah meminta keterangan oleh beberapa pihak, terkait proyek pengadaan Travo di IGD RSUD dr. TC Hillers Maumere senilai Rp. 1,8 miliar. Hal ini di sampaikan oleh Kasie Intel Kejari Sikka, Ridho Nurul Ihsan, SH, ketika dikonfirmasi Awak Media, Kamis (6/5/2021). Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak menyebutkan secara pasti dan detail soal berapa orang yang dimintai keterangan karena ini berkaitan dengan intelijen dan kerahasiaan. "Kita sedang berproses dalam hal pengumpulan data dan keterangan, jadi ada beberapa yang kita mintai keterangan, namun karena ini masih berproses, kita tidak bisa menyebutkan secara detail dan terperinci. Tidak sembarang juga kita lakukan tindakan. Kita melakukan suatu proses tersebut memerlukan suatu kerahasiaan, jadi soal strategi kita, tidak bisa kita terangkan secara rinci", Ucapnya. Yang jelas, Ia mengatakan bahwa ketika proses pengumpulan data dan keterangan menjadi suatu kesimpulan berdasarkan pengumpulan data, pasti akan disampaikan. "Yang jelas ketika prosesnya sudah mengumpulkan suatu kesimpulan yang jelas berdasarkan pengumpulan data, pasti akan disampaikan", lanjutnya. Soal adanya indikasi pengadaan Travo di IGD TC Hillers Maumere, Ia menyatakan bahwa belum bisa menyebutkan ada indikasi atau tidak, yang jelas sedang dalam proses, dan ketika sudah ada kesimpulan pasti akan disampaikan. " Kami belum bisa menyebutkan ada indikasi atau tidak. Yang jelas masih sedang berproses. Ketika nanti sudah ada kesimpulan terkait dengan hal itu nanti akan disampaikan", tutupnya. Untuk diketahui, Dalam pengadaan Travo di IGD TC Hillers Maumere, Pemkab Sikka menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 1,8 miliar. Hal ini dilakukan karena pihak Konsultan Perencanaan tidak memasukan item Travo listrik dalam rancangan awal proyek senilai 38,5 miliar tersebut. Karena itu, dalam rapat koordinasi Satgas Covid-19 Sikka di Aula Kantor BPBD Sikka, Jumat 18 September 2020 lalu, Bupati Sikka, Robie Idong sempat marah besar. Panggil itu konsultan perencanaan. Saya mau periksa. Kita bayar Rp. 400 juta lebih tapi lupa rencanakan Travo listrik. Ini dihitung bagaimana sampai salah merencanakan", tegasnya saat itu. Anggaran awal yang di tenderkan untuk pembangunan IGD TC Hillers Maumere adalah sebesar Rp. 41,5 miliar yang bersumber dari dana APBD Sikka dan DAK tahun anggaran 2019, dan proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Waelaku Abadi. Menurut Robi Idong, harusnya dana Rp. 41,5 miliar itu terpakai semua, termasuk sisa dana Rp 3 miliar dari pagu lelang sebab ada komponen vital seperti listrik yang lebih urgent untuk dipenuhi. " Ini dana sisa malah ditambah-tambah lagi buat aksesoris macam-macam. Padahal yang kita butuh listrik. Orang kampung saja masih lebih pintar. Masa rencana canggih-canggih semua pakai lift tapi lupa listrik. Kita terpaksa anggarkan lagi", Ujarnya.(**/red
KUPANG. SPEKTRUM-NTT.COM || Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M.H., menghadiri dan memberikan sambutan pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan NTT dengan Pemerintah Kota Kupang tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga honorer (Non ASN) Kota Kupang, Rabu (5/5), bertempat di Ballroom Palacio Hotel Aston Kupang. Penandatanganan dilakukan antara Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, S.E., M.Si., dengan Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan NTT, Armada Kaban dan disaksikan oleh Wali Kota Kupang dan Asisten Deputi Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusra dan Papua, Venrista Yuliana. Perjanjian kerja sama tersebut mencakup Pegawai Non ASN atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang adalah tenaga kerja tidak tetap yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang diangkat dengan keputusan Wali Kota melalui perjanjian kerja dalam waktu tertentu. Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. Pegawai Non ASN di lingkup Pemerintah Kota Kupang diikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara kolektif oleh Pemkot Kupang. Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24 persen dan iuran jaminan kematian sebesar 0,30 persen dari upah perbulan yang diterima setiap peserta. Perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan 9 April 2024. Pada kesempatan yang sama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan dana jaminan kematian tenaga kerja Non ASN secara simbolis kepada masing-masing 4 orang ahli waris penerima santunan atas nama; Agustinus Assan Boroh, Jonas Khristian Tolla, Noredi Daud Huan dan Gratianus Bifel. Jumlah dana santunan diserahkan senilai, Rp. 42.000.000,- per orang yang merupakan hak peserta yang didanai melalui APBD Kota Kupang.
Siaran Pers No.164/HM/KOMINFO/05/2021 Rabu, 05 Mei 2021 Tentang Perkuat Ketahanan Sektor Digital, Menkominfo Bahas Peluang Penguatan Kolaborasi Bersama Panglima TNI Kolaborasi Bersama TNI, Menkominfo Bahas Perkuat Ketahanan Sektor Digital JAKARTA. spektrum-ntt.com || Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate bertemu dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI Cilangkap, Rabu (05/05/2021). Pertemuan ini diadakan untuk menindaklanjuti berbagai kerja sama di sektor digital yang selama ini telah dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan TNI. Sebelumnya, Kementerian Kominfo dan TNI telah memiliki payung kolaborasi berupa Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Tentara Nasional Indonesia dalam Rangka Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani pada Desember 2018 lalu. Nota Kesepahaman ini mencakup kolaborasi dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat dan TNI, dukungan pengamanan, diseminasi informasi, serta pertukaran data. “Kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan TNI perlu semakin diperkuat, terutama untuk menjamin pemanfaatan ruang digital agar berkontribusi positif bagi keamanan dan pertahanan digital Indonesia,” jelas Menteri Johnny. Kolaborasi untuk Transformasi Digital Dalam pertemuan ini, Menteri Kominfo bersama Panglima TNI setidaknya membahas beberapa peluang penguatan kolaborasi untuk memperkuat ketahanan sektor digital Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan agenda Akselerasi Transformasi Digital Indonesia yang sedang menjadi prioritas Pemerintah. “Transformasi digital semakin mendorong kita untuk memperluas strategi pertahanan negara agar tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan tradisional saja, namun juga mencakup aspek lainnya termasuk pertahanan digital dan pertahanan siber,” ujar Menteri Johnny. Untuk itu, Kementerian Kominfo dan TNI akan terus mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam hal penyiapan dan fasilitasi kebutuhan teknologi militer untuk kepentingan pertahanan serta keamanan, seperti pemanfaatan spektrum frekuensi untuk pertahanan negara. Di samping itu, kolaborasi dalam membangun dan menjaga upaya pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di seluruh pelosok Nusantara juga menjadi fokus utama antara Menteri Kominfo dengan Panglima TNI. “Salah satu tugas utama Kementerian Kominfo adalah untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata di seluruh penjuru Tanah Air agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat lintas sektor. Kami berharap TNI dapat turut berkolaborasi dan memberikan dukungan yang dapat menjadi modal kuat dalam keberlangsungan juga keamanan pembangunan infrastruktur TIK untuk kepentingan rakyat Indonesia,” ujar Menteri Johnny. Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI akan membangun Base Transceiver Stations (BTS) 4G di 7.904 desa/kelurahan pada wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), yang tersebar di Kepualuan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan juga Papua. Selain untuk, Kementerian Kominfo juga akan mempersiapkan infrastruktur jaringan tambahan untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang ke-20 pada Oktober 2021 mendatang di Provinsi Papua dan Papua Barat. “Pembangunan infrastruktur TIK yang berkualitas dan merata merupakan modal utama bagi bangsa Indonesia agar semakin terkoneksi, semakin digital, dan semakin maju,” tegas Menteri Kominfo. Pertemuan tersebut berlangsung dalam susana penuh keakraban dan silaturahmi serta diakhiri dengan kesepakatan untuk memperkuat fondasi hubungan kerja sama dan koordinasi antar Kementerian Kominfo dan TNI. Ferdinandus Setu Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo e-mail: humas@mail.kominfo.go.id Telp/Fax : 021-3504024 Twitter @kemkominfo FB: @kemkominfo IG: @kemenkominfo website: www.kom
SIKKA. SPEKTRUM-NTT.COM || Dominasi Pelecehan seksual terhadap Anak yang paling menonjol berdasarkan hasil Survei disebutkan bahwa terjadi melalui Media Sosial. Hal ini disampaikan oleh RD. Yanuarius Hilarius Role, selaku Manejer Proyek Kerjasama Keuskupan Maumere - WVI, Area Program Sikka, di hadapan awak Media di Kantor Bupati Sikka, Selasa (4/5/2021). Ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei di 9 wilayah Paroki Keuskupan Maumere, Kabupaten Sikka, total responden yakni 165 orang, dan yang mengejutkan adalah kurang dari 48% responden menjawab bahwa mereka pernah menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini terjadi sejak Minggu kedua bulan Maret sampai Minggu pertama bulan April, dan responden menjawab di rentan waktu itu dan tidak menjelaskan secara pasti kapan. Menariknya, ketika terjadinya kekerasan seksual, mereka tidak berbicara dengan orangtua, tetapi berbicara dengan teman mereka di Medsos. Jadi kekerasan seksual yang mereka alami yakin disana. Miris memang, rumah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk mereka dan ini menjadi tanggungjawab bersama untuk kembalikan rumah menjadi Surga buat anak-anak. Sementara itu, RD. Yanuarius H. Role mengatakan bahwa beberapa poin hasil dari survei ini direkomendasikan kepada para pemangku kepentingan di Sikka yakni pertama, kasus kekerasan seksual terhadap anak harus segera diatasi. Pemerintah diharapkan untuk menyediakan wadah pengembangan bakat dan minat bagi anak-anak, Gereja mengaktifkan wadah SEKAMI dan SEKAR yang ada di Paroki dan Stasi, Pemerintah memperbanyak ruang publik misalnya taman rekreasi dan ruang olahraga untuk bisa diakses oleh anak-anak, Pengawasan dari pemerintah cq Kominfo untuk membatasi konten kekerasan di medsos, peran orangtua dalam mengawasi anak-anak dalam menggunakan Gagjet, hal ini untuk mengurangi kekerasan sosial di Medsos, Pemerintah menyediakan Shelter bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual, anak-anak harus dibekali dengan pendidikan seksualitas yang memadai baik di rumah, sekolah, gereja, dll. Orang tua, guru, pendamping SEKAMI/SEKAR diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan seksualitas pada anak, pemerintah melalui Puskesmas melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi/pendidikan seksualitas kepada anak-anak secara berkelanjutan, dan Orangtua aktif untuk mendorong anak-anak terlibat dalam berbagai organisasi untuk pengembangan bakat dan minat. (**/red
JAKARTA.spektrum-ntt.com || Pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional, salah satunya konektvitas digital melalui infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan konektivitas digital akan menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit untuk peningkatan ekonomi dan menyatukan nusantara. Guna membangun pemerataan infrastruktur TIK dan menjaga keberlangsungan layanan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bersama Kepala Kepolisan RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo membahas sinergitas untuk membangun dan menjaga infrastruktur TIK agar lebih merata di seluruh Indonesia.
pemerintah Kota Kupang bersama MUI Bahas Prokes Untuk Idul Fitri, Selengkapnya dengar di sini