CC BYPresiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Program ini ditujukan sebagai upaya membangun ruang belajar yang lebih setara, interaktif, dan relevan bagi jutaan pelajar dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah mengklaim, inti dari program ini tidak hanya memberikan perangkat baru di ruang kelas, tapi juga menjadi tempat pembelajaran yang lebih hidup dan relevan sesuai perkembangan zaman. Langkah-langkah yang sudah diambil diantaranya pembagian Papan Interaktif Digital (Interactive Flat Panel / Smartboard), laptop, materi pembelajaran digital, hingga pelatihan bagi para guru agar mereka siap mengintegrasikan teknologi dalam proses mengajar sehari-hari. Apakah hadirnya program ini akan menjadi sebuah gebrakan baru dan membuat pendidikan Indonesia menjadi lebih maju? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama tim newsroom The Conversation Indonesia, Diyah Hayu Rahmitasari (Editor Pendidikan dan Budaya) dan Robby Irfany Maqoma (Managing Editor). Hayu melihat peluncuran program ini seharusnya diikuti dengan pertanyaan yang mendasar: Apakah sekolah dan para guru benar-benar siap menerima alat baru ini? Apakah integrasi teknologi otomatis akan meningkatkan kualitas pembelajaran? Hayu berpendapat upaya digitalisasi sebelumnya kerap berakhir sebagai proyek yang baik di atas kertas, tetapi tidak efektif di lapangan. kesenjangan infrastruktur antarwilayah, keterbatasan kemampuan digital para guru, dan potensi meningkatnya waktu layar siswa tanpa pedoman pedagogis yang jelas seharusnya menjadi masalah yang perlu diperhatikan pemerintah sebelum akhirnya memulai program ini. Robby menguatkan argumen Hayu dengan menyatakan koneksi internet stabil saja masih menjadi kemewahan bagi banyak sekolah, sementara sebagian guru belum mendapatkan pelatihan memadai untuk memanfaatkan papan digital interaktif secara optimal. Robby menambahkan kalau program ini seharusnya tidak berhenti pada distribusi perangkat, tetapi harus dimulai dari kebutuhan lokal dan kapasitas aktor di lapangan. Ia menekankan bahwa masyarakat dan komunitas pendidikan perlu dilibatkan sejak awal, bukan hanya sebagai penerima tetapi sebagai penentu arah perubahan. Hayu juga melihat bahwa dalam pelaksanaan program ini, pemerintah bisa menggunakan strategi “dua jalur”: Memprioritaskan implementasi di sekolah yang sudah benar-benar siap sambil secara paralel memperkuat wilayah yang masih tertinggal dari sisi sumber daya dan literasi digital. Menurut Hayu, digitalisasi pendidikan seharusnya bukan perlombaan memperbanyak perangkat, melainkan upaya membangun ekosistem pembelajaran yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
CreativaImages/ShutterstockDiskusi tentang job hugging belakangan ramai dibahas di media sosial, terutama di kalangan pekerja muda Indonesia. Istilah ini muncul sebagai reaksi balik dari tren job hopping, ketika banyak pekerja berani berpindah pekerjaan demi gaji lebih besar, lingkungan kerja lebih sehat, atau peluang karier yang lebih menjanjikan. Baca juga: Di balik kalimat "lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja" yang berujung eksploitasi Kecenderungan bertahan dalam pekerjaan meski minat dan motivasi makin menipis ini semakin ramai diperbincangkan di tengah situasi ekonomi sekarang. Pilihan ini lahir dari kebutuhan untuk bertahan di tengah pasar kerja yang makin tidak menentu, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta tekanan ekonomi yang terus meningkat. Lantas, bagaimana pendapat ahli terkait situasi ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas fenomena job hugging bersama Norman Luther Aruan, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Norman mengatakan fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja Indonesia. Ia menyebut bahwa tren job hugging juga dilakukan oleh banyak sekali pekerja di berbagai negara lain. Selain karena ekonomi dunia yang sedang tidak stabil, situasi ini diperparah dengan cepatnya kemajuan teknologi. Otomatisasi dan digitalisasi membuat banyak pekerjaan berubah wujud atau mungkin hilang. Alhasil, para pekerja dituntut terus belajar agar tidak tertinggal. Norman juga menyoroti satu hal yang bisa saja terjadi di lingkungan kerja. Banyak pekerja yang terlihat loyal dan bertahan di pekerjaan yang tidak mereka sukai hanya karena takut kehilangan pendapatan. Rasa “setia” ini memberikan harapan semu kepada perusahaan yang menganggap pegawai loyal dan bisa berkontribusi maksimal untuk produktivitas. Padahal, pekerja justru merasakan demotivasi dan cenderung tidak bisa memberikan performa terbaik mereka. Norman mengatakan kebutuhan pekerja terhadap rasa aman dan kesempatan berkembang adalah hal yang mutlak. Tanpa kedua hal tersebut, tenaga kerja andal dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional akan sangat sulit muncul dan tersedia di pasar tenaga kerja. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
EL_JUSUF/Pexels, CC BYSelama ini, kita mungkin mengira air hujan selalu menyegarkan. Namun, riset terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggugurkan asumsi itu. Berdasarkan studi yang dilakukan di berbagai titik di Jakarta, para peneliti BRIN menemukan bahwa air hujan pun ternyata sudah tercemar mikroplastik. Polutan tersebut berasal dari berbagai aktivitas manusia sehari-hari, mulai dari penggunaan kendaraan bermotor, limbah rumah tangga, hingga kegiatan industri. Temuan ini menjadi peringatan serius bahwa polusi plastik tidak hanya mencemari tanah dan laut, tapi kini juga sudah mencapai lapisan atmosfer dan ujungnya turun kembali bersama air hujan. Lantas, apa yang perlu kita waspadai dari situasi ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Luqman Hakim, akademisi dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Menurut Luqman, hal pertama yang harus ditelusuri adalah dari mana sumber polusinya. Mikroplastik bisa berasal dari serat sintetis pakaian, sisa pembakaran sampah plastik, hingga gesekan antara ban kendaraan dan jalanan. Saat ban bergesekan dengan jalan, partikel plastik dari ban terlepas ke udara, terbawa angin, lalu naik ke atmosfer. Hal serupa terjadi pada sisa pembakaran sampah plastik dan bahan polimer sintetis. Partikel mikoplastik semakin mudah beterbangan dan menyebar luas pada musim kemarau. Dalam hal ini, ujar Luqman, kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Bali, adalah yang paling rentan tercemar mikroplastik karena padatnya penduduk dan tingginya mobilitas. Sementara kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah kalangan menengah ke bawah yang sering berkegiatan di luar ruangan dan umumnya mengandalkan sepeda motor sebagai alat transportasi utama. Risiko semakin besar jika mereka tidak menggunakan masker atau helm. Partikel mikroplastik di udara bisa terhirup dan masuk ke tubuh manusia. Dari sisi lingkungan, air hujan bermikroplastik berpotensi mencemari sumber air permukaan dan laut, yang akhirnya masuk ke rantai makanan. Meski perlu penelitian lebih lanjut, studi global menunjukkan bahwa paparan mikroplastik bisa menimbulkan dampak kesehatan serius, termasuk gangguan hormon hingga kerusakan jaringan tubuh. Sayangnya, hingga kini Indonesia belum memiliki standar baku terkait kadar mikroplastik di udara maupun air hujan. Akibatnya, pemantauan dan pengendalian mikroplastik juga terbatas. Untuk itu, Luqman menekankan bahwa upaya pengendalian dan penanganan polusi plastik sangat mendesak untuk memutus siklus pencemaran mikroplastik. Pemerintah sebagai regulator harus memperkuat pengendalian sampah plastik sejak dari hulu melalui regulasi yang jelas, termasuk memberi insentif bagi produsen dan masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan mendorong kegiatan daur ulang. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong produsen menyediakan alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan sembari mengedukasi publik tentang bahaya mikroplastik. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
MikailArvin/ShutterstockRuang sipil kini menjadi topik yang semakin penting dibicarakan. Di tengah dinamika politik dan derasnya arus informasi digital, muncul pertanyaan besar: seberapa bebas kaum muda Indonesia bisa mengekspresikan diri mereka? Kebebasan ini seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, teknologi memberi ruang baru bagi anak muda untuk berjejaring dan menyampaikan gagasan secara kreatif. Di sisi lain, muncul ketakutan yang nyata terhadap pembatasan hukum, persekusi digital, dan tekanan sosial yang bisa membungkam suara kritis. Terkait situasi ini, Yayasan Partisipasi Muda mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul “Understanding Youth Space and Civic Space in Indonesia”. Laporan ini membahas bagaimana kaum muda menghadapi ruang sipil yang semakin menyempit, termasuk persepsi mereka terhadap ruang publik yang aman dan ramah anak muda, tantangan yang mereka hadapi untuk mengakses ruang-ruang tersebut, serta pandangan mereka terhadap respons pemerintah. Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas penelitian ini secara lebih mendalam bersama Muhammad Fajar dan Rahardhika Utama dari Institute For Advanced Research (IFAR). Rahardhika mengungkapkan bahwa kaum muda mendefinisikan ruang sipil bukan hanya sebagai kebebasan berbicara, tetapi juga kebebasan berserikat, berekspresi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa rasa takut. Menurutnya, penting bagi negara untuk menjamin hak-hak dasar warga dan membangun ruang sipil yang sehat demi menjaga iklim demokrasi yang kondusif. Fajar menyoroti bahwa ruang sipil di Indonesia kini menghadapi ancaman serius. Ambisi sebagian elite politik untuk memperluas kekuasaan serta lemahnya lembaga demokrasi menjadi faktor utama penyempitan ruang partisipasi publik. Kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji demokrasi yang tidak terpenuhi juga memperdalam krisis kepercayaan terhadap politik formal. Fenomena menarik sekaligus mengkhawatirkan muncul dari data yang diungkap Rahardhika, yaitu 74% anak muda mengaku takut mengekspresikan pendapatnya di media sosial. Ketakutan ini bukan tanpa alasan. Banyak dari mereka khawatir terhadap jerat hukum seperti Undang-Undang ITE yang kerap disalahgunakan, serta ancaman serangan personal seperti pelecehan atau doxing, terutama yang dialami kelompok minoritas. Namun, rasa takut ini tak selalu berujung pada keheningan. Fajar mengatakan kaum muda menunjukkan cara beradaptasi dan mencari cara-cara baru untuk menyalurkan pendapat mereka. Dari musik, seni, hingga humor di media sosial, berbagai bentuk ekspresi kreatif menjadi sarana untuk menyuarakan kritik tanpa harus berhadapan langsung dengan risiko hukum. Rahardhika juga melihat aktivisme digital menjadi bentuk baru partisipasi sipil. Anak muda kini tak lagi bergantung pada organisasi tradisional, melainkan membangun gerakan melalui platform digital. Fajar dan Rahardhika menekankan perlunya dukungan nyata agar aktivisme ini bisa bertahan, mulai dari literasi digital, keamanan siber, hingga strategi konten kreatif yang bisa menggerakkan audiens. Mereka menambahkan meski ruang sipil Indonesia menghadapi tekanan dari banyak arah, semangat anak muda untuk berbicara dan berpartisipasi belum padam. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
CC BYKasus paparan zat radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande, Serang, Banten menguak celah regulasi serta lemahnya tata kelola dan pengawasan limbah berbahaya di Indonesia, khususnya limbah radioaktif. Peristiwa ini mencuat setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat menolak udang beku asal Indonesia pada Agustus lalu, karena terdeteksi mengandung zat radioaktif Cs-137. Usut demi usut, investigasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) menemukan bahwa cemaran Cs-137 diduga berasal dari pabrik peleburan besi yang terletak berdampingan dengan pabrik pengepakan udang beku di kawasan industri Cikande. Hal yang lebih mengkhawatirkan, paparan radiasi tidak hanya terbatas di area industri, melainkan juga merembes ke permukiman sekitar. Puluhan warga kini terpaksa direlokasi, sementara sembilan pekerja pabrik dilaporkan mengalami paparan serius dan harus menjalani perawatan intensif. Bagaimana pendapat ahli terkait kasus ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Yuyun Ismawati dari International Pollutant Elimination Network (IPEN). Yuyun memaparkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kasus ini adalah kebijakan pemerintah yang masih mengizinkan impor limbah untuk kebutuhan industri, termasuk limbah yang secara internasional masuk dalam kategori toxic waste. Dalam aturan teranyar misalnya, limbah slag baja tidak lagi termasuk dalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (non-B3) yang wajib diawasi secara ketat. Jadi tak heran jika ada risiko kecolongan cemaran radioaktif dalam industri peleburan logam. Menurut Yuyun, pengelolaan limbah B3 di Indonesia ini kacau balau. Berbagai regulasi dilonggarkan demi kepentingan bisnis dan investasi, sementara dampak lingkungan dan kesehatan publik kerap diabaikan. Kasus pencemaran zat radiokatif Cs-137 ini bukan hanya sekali terjadi di Indonesia. Pada 2022, insiden serupa terjadi di perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan. Namun sampai hari ini, sumber utama radiasi itu juga belum pernah diumumkan secara terbuka kepada publik. Menurut Yuyun, transparansi dan keterbukaan informasi sangat penting dalam proses penanganan kasus seperti ini. Masyarakat perlu tahu supaya bisa melindungi diri, mendapatkan perlindungan optimal, sekaligus ikut mengawasi dan memperjuangkan hak atas lingkungan yang sehat—yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
CC BYPerdebatan antara rumpun ilmu sains dan teknologi (saintek) dengan ilmu sosial dan humaniora (soshum) kembali mencuat di ruang publik digital. Isu ini berawal dari kebijakan beasiswa pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada bidang tertentu. Namun, alih-alih menjadi ruang diskusi rasional, perbincangan tersebut segera bergeser menjadi arena pembuktian superioritas antarbidang. Pendukung saintek kerap memosisikan diri sebagai ujung tombak pembangunan: para insinyur, ilmuwan, dan teknolog yang menciptakan infrastruktur, aplikasi, serta inovasi energi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dari perspektif mereka, kebijakan beasiswa semestinya diarahkan pada bidang yang mampu menghasilkan solusi konkret terhadap tantangan nasional. Sebaliknya, kelompok soshum menegaskan peran penting ilmu-ilmu sosial dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Mereka menyoroti kontribusi ekonom, sosiolog, diplomat, dan budayawan dalam merancang kebijakan publik yang berkeadilan serta memelihara kohesi sosial. Tanpa pemahaman terhadap dinamika masyarakat, pembangunan yang semata berorientasi teknologis dikhawatirkan menjadi timpang dan justru berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sebenarnya, apa yang menyebabkan perdebatan ini seperti tidak pernah ada ujungnya? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Justito Adiprasetio, akademisi dari Universitas Padjadjaran. Justito menyoroti persoalan mendasar tentang bagaimana Indonesia menempatkan hierarki ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan dan pasar kerja. Ia mengamati bahwa sejak lama, faktor sejarah, ekonomi, dan politik telah membentuk persepsi publik terhadap nilai suatu disiplin ilmu, sehingga bidang-bidang teknis dan rekayasa kerap dipandang lebih unggul dibandingkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Justito menegaskan bahwa orientasi ini turut memengaruhi arah industrialisasi Indonesia, yang masih bergantung pada tenaga kerja sektor informal dalam proporsi yang tinggi. Ia juga menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam memperkuat bias tersebut melalui program beasiswa dan prioritas pendanaan yang lebih condong pada bidang sains dan teknologi, sementara dukungan terhadap dosen dan peneliti sosial sering kali belum diartikulasikan dengan jelas dalam kerangka pembangunan nasional. Lebih jauh, ia juga melihat tantangan besar dalam pengembangan studi interdisipliner di Indonesia. Integrasi antara ilmu sosial, teknologi, dan sains belum menjadi arus utama dalam sistem pendidikan tinggi, sebagian karena resistensi terhadap pendekatan lintas bidang. Justito menilai bahwa banyak akademisi di Indonesia belum sepenuhnya terhubung dengan wacana global, sehingga inovasi pengetahuan lintas disiplin sulit berkembang. Akibatnya, potensi bidang-bidang tersebut untuk tumbuh sebagai ruang dialog antar ilmu masih terbatas. Dalam konteks yang lebih luas, Justito menekankan pentingnya menyelaraskan pengembangan sumber daya manusia dengan arah pembangunan nasional. Namun, upaya menuju keseimbangan itu kerap terhambat oleh lemahnya perencanaan kebijakan serta kurangnya pemahaman terhadap dimensi ekonomi dan politik pembangunan. Ia juga melihat terbukanya ruang refleksi mengenai peran universitas sebagai agen perubahan sosial dan budaya. Pendidikan tinggi di Indonesia perlu memikirkan ulang tujuannya yang bukan hanya menyiapkan individu untuk industri, tetapi juga membentuk masyarakat yang kritis, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman secara kolektif. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
CC BYLaporan terbaru Morgan Stanley dan World Bank bertajuk Asia Faces Rising Youth Unemployment Challenge mengungkap kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia yang memprihatinkan. Salah satu sorotan utamanya adalah tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda, yang mencapai 17,3 persen. Sekilas, meski data tingkat pengangguran terbuka nasional memang tampak stabil dan tidak menunjukkan lonjakan besar. Laporan ini menegaskan bahwa statistik tersebut menutupi persoalan yang lebih dalam, yakni underemployment atau setengah pengangguran. Kondisi seseorang yang bekerja, tetapi tidak sepenuhnya memanfaatkan keterampilannya atau hanya memperoleh penghasilan di bawah standar hidup layak. Dari sisi lain, sekitar 59% dari lapangan kerja baru yang tercipta di Indonesia berada di sektor informal. Artinya mayoritas lapangan pekerjaan yang tersedia tidak memiliki perlindungan sosial, jaminan ketenagakerjaan, atau memberi pendapatan yang stabil pekerjanya. Lantas, mengapa permasalahan ini sulit sekali diselesaikan oleh pemerintah? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Adrian Azhar Wijanarko, seorang akademisi dari universitas Paramadina. Meskipun Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen, Adrian menyoroti paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang berada diantara 4 hingga 5 persen setiap tahunnya seakan tidak terasa apabila berkaca dari penyerapan tenaga kerja. Isu terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan, PHK, dan laporan dari Morgan Stanley semakin membuat situasi ini perlu diselesaikan secara tepat. Adrian juga melihat tidak banyaknya investasi dari pihak asing yang masuk juga memperparah situasi ini. Ditengah suplai tenaga kerja yang berlimpah, ia menganggap minimnya investasi padat karya dari asing akan membuat banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap dan justru akan menambah angka pengangguran. Adrian menilai sudah saatnya pemerintah mendefinisikan ulang standar ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap ekonomi digital, serta mengeluarkan kebijakan yang menjamin hak-hak pekerja di sektor gig. Hal merujuk banyaknya lapangan pekerjaan informal dan keputusan kaum muda untuk bekerja secara freelance sebagai opsi untuk mengganti pekerjaan formal yang sulit didapatkan. Ia menekankan pentingnya literasi digital dan perencanaan tenaga kerja nasional agar perubahan ekonomi tidak justru memperlebar kesenjangan. Menurutnya, pemerintah perlu memainkan peran lebih strategis dalam mengatur arah perkembangan ini, termasuk memperkuat sistem perlindungan sosial dan pendidikan vokasi. Adrian berpendapat ada 3 hal krusial yang perlu dibenahi pemerintah. Ia menganggap good governance, sistem pendidikan, dan perbaikan hukum ketenagakerjaan krusial untuk mengurai permasalahan pengangguran. Ia melihat pemerintah perlu memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberikan jaminan stabilitas dalam negeri akan membuat investor bisa tertarik untuk masuk kembali ke Indonesia. Perbaikan ini nantinya lambat laun juga akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Yang jadi catatan, perbaikan tata kelola pemerintahan perlu dibarengi dengan usaha peningkatan kapasitas penduduk melalui pendidikan agar menjadi tenaga kerja yang unggul. Ia melihat kurikulum pendidikan perlu ditinjau kembali demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
Satu tahun sudah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia. Masa satu tahun pertama pemerintahan idealnya menjadi fase krusial dalam menentukan arah dan karakter bangsa ke depan. Periode ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap konsolidasi dan penataan prioritas kebijakan, tetapi juga sebagai ajang pembuktian sejauh mana janji-janji politik dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata dan kebijakan yang berdampak bagi publik. Apakah arah kebijakan publik satu tahun ini sudah terlihat baik? Bagian mana yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Prabowo? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas topik ini bersama Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute. Adinda menyoroti sejumlah persoalan mendasar seperti tidak jelasnya prioritas pembangunan, lemahnya tata kelola, serta minimnya evaluasi kebijakan yang komprehensif. Ia menilai, kebijakan baru kerap gagal menyelesaikan masalah utama karena pemerintah lebih sibuk membentuk lembaga baru daripada memperkuat proses yang sudah ada. Ia menambahkan bahwa efektivitas kebijakan seharusnya tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kualitas proses perumusannya. Dari sejumlah kebijakan yang telah diluncurkan, masih terdapat kekurangan dalam penerapan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Kurangnya riset dan perencanaan matang membuat hasil kebijakan sering kali tidak efektif. Adinda juga mengkritik wacana kebijakan nasional yang cenderung didominasi kepentingan politik dan narasi populis ketimbang berpijak pada analisis ilmiah dan pemikiran kritis. Dalam konteks politik yang kompleks, ia menekankan urgensi peningkatan tata kelola dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ia menyoroti perlunya memperkuat aspek inklusivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan publik harus mampu mencerminkan keragaman suara masyarakat, termasuk pandangan dari kalangan akademik dan masyarakat sipil. Adinda juga mengingatkan pentingnya kemauan politik dan transparansi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Kebijakan yang baik bukan hanya yang tampak solutif di permukaan, tetapi yang benar-benar mampu menjawab akar masalah sosial. Dalam pandangannya, pemerintah dan DPR perlu lebih terbuka terhadap aspirasi publik serta berkomitmen memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Hanya dengan cara itu, tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif sekaligus melindungi hak asasi manusia di tengah dinamika politik yang terus berkembang. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
CC BYSidang Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tahun ini menjadi sebuah “babak baru” dalam penyelesaian masalah antara Palestina dan Israel. Seruan untuk pengakuan Palestina sebagai negara berdaulat sekaligus komitmen pada solusi dua negara (two-state solution) menggema di ruang sidang. Sorotan publik tertuju pada pernyataan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang dengan lantang mengumumkan pengakuan resmi negaranya terhadap Palestina. Keputusan ini disampaikan bersamaan dengan Arab Saudi, dan sontak disambut tepuk tangan panjang para delegasi. Langkah tersebut menandai pergeseran diplomatik signifikan yang terjadi hampir dua tahun setelah konflik berdarah di Gaza dan mengubah persepsi global mengenai urgensi penyelesaian damai. Meskipun ditentang keras oleh Israel dan sekutunya, pengakuan ini dinilai memberi angin segar bagi perjuangan Palestina di kancah internasional. Lantas, apakah two-state solution masih menjadi solusi yang terbaik untuk menyudahi pendudukan yang dilakukan Israel terhadap Palestina sejak lama? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Ayu Anastasya Rachman, akademisi dari program hubungan internasional, Universitas Bina Mandiri, Gorontalo. Ayu melihat banyaknya pengakuan dari negara-negara barat ini merupakan langkah penting untuk kedaulatan palestina dan penyelesaian agresi Israel yang sudah sejak lama terjadi. Namun, pengakuan formal ini tidak serta-merta mengubah realitas di lapangan. Pendudukan yang berlanjut, diskriminasi sistematis, dan blokade wilayah tetap menjadi hambatan serius bagi kehidupan sehari-hari warga Palestina. Dengan kata lain, kedaulatan di atas kertas belum berarti kemerdekaan penuh. Ayu juga mempertanyakan apakah two-state solution masih menjadi solusi yang bisa diterapkan dengan cepat. Menurutnya, terlalu banyak tantangan yang harus diselesaikan sebelum memikirkan solusi ini, seperti pembagian wilayah, status Yerusalem, serta keberadaan pemukiman Israel yang terus meluas. Kompleksitas politik internal kedua belah pihak juga memperkeruh situasi. Di Palestina, stagnasi politik akibat absennya pemilihan umum menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi kepemimpinan. Sementara di Israel, dinamika politik dalam negeri sering kali menutup ruang kompromi. Ayu menekankan bahwa mendefinisikan kembali batas-batas dan kontrol teritorial menjadi prasyarat mutlak, meski prosesnya berpotensi penuh gesekan. Ayu juga menegaskan bahwa masalah kepercayaan, integrasi sosial, serta distribusi kekuasaan membuat opsi ini sulit terwujud tanpa reformasi besar-besaran, baik di tingkat kepemimpinan maupun dalam dukungan internasional. Ia menegaskan ada prasyarat penting yang harus diperjuangkan seperti gencatan senjata permanen, penghentian kekerasan, serta komitmen nyata dari kedua belah pihak dengan dukungan mediasi internasional. Tanpa itu, pengakuan kedaulatan Palestina akan tetap sebatas simbol diplomatik, jauh dari cita-cita kemerdekaan yang utuh. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
Pemerintah resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025. Langkah strategis ini diharapkan menjawab tantangan perekonomian nasional yang dihimpit dinamika global dan internal yang berkepanjangan. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga ditujukan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dalam jangka panjang. Dalam rencana tersebut, pemerintah merancang 8 program akselerasi di tahun 2025, disusul 4 program lanjutan pada 2026, serta 5 program prioritas yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Beberapa program utama meliputi program magang bagi lulusan perguruan tinggi, serta inisiatif padat karya yang diarahkan pada sektor-sektor dengan potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, seperti pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Paket stimulus ekonomi 2025 ini berusaha menjawab dua tantangan sekaligus: menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Apakah program ini akan memberikan dampak secara maksimal kepada perekonomian Indonesia? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas stimulus ekonomi ini bersama Ahmad Heri Firdaus (Heri), peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Heri melihat stimulus ini tetap punya potensi memberi dampak positif dalam jangka pendek, terutama lewat peningkatan kepercayaan pasar dan dorongan terhadap aktivitas produksi. Namun ia menyayangkan kebijakan stimulus ini “hadir” sedikit terlambat dan seharusnya bisa dikeluarkan oleh pemerintah jauh lebih cepat dibanding sekarang untuk merespon situasi ekonomi yang sedang tidak stabil. Heri mengingatkan bahwa keberhasilan paket ini sangat bergantung pada implementasi yang tepat waktu dan efektif, di tengah tantangan yang tidak ringan seperti inflasi dan tekanan nilai tukar. Heri juga menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional. Menurutnya, kebijakan stimulus yang dikeluarkan tidak cukup untuk memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. Ia menyarankan pemerintah untuk juga memikirkan bagaimana bisa mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas nasional secara jangka panjang. Meskipun stimulus ini punya potensi untuk mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, Heri beranggapan target pertumbuhan ekonomi yang dikejar oleh pemerintah Indonesia untuk tahun 2025 sebesar 5 persen sulit untuk dicapai. Namun ia berpendapat apabila penerapan stimulus 8+4+5 ini berjalan mulus dan tepat waktu, Indonesia memiliki modal yang cukup baik untuk memperbaiki angka pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
CC BYDi banyak tempat di Indonesia, mitos bukan sekadar dongeng pengantar tidur atau kisah seram penuh mistis. Ia lahir dari upaya masyarakat untuk memahami dunia di sekitarnya, mulai dari bagaimana membaca tanda-tanda alam, menentukan waktu bercocok tanam, hingga menjaga harmoni dengan lingkungan. Meski sering dianggap tidak masuk akal atau ketinggalan zaman oleh perspektif modern, pengetahuan lokal yang dibalut mitos nyatanya menyimpan logika yang mendalam, terutama terkait ekologi (hubungan manusia dengan lingkungan) dan sosial (hubungan antar manusia dalam masyarakat). Banyak praktik tradisional, seperti cara mengelola sumber daya alam atau menata ruang pemukiman, terbukti selaras dengan prinsip sains modern dan efektif menjaga keseimbangan hidup. Pertanyaannya kemudian: bagaimana pengetahuan lokal bisa tetap eksis di era modern ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas topik ini bersama Y. Argo Twikromo, seorang akademisi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Argo melihat mitos sebagai medium penting untuk menyampaikan kebijaksanaan leluhur. Lewat narasi yang penuh simbol dan unsur mistis, para leluhur kita mampu menanamkan pesan moral, menjaga kepercayaan kolektif, sekaligus merawat ingatan sosial yang lekat dalam kehidupan sehari-hari. Meski tidak disampaikan dengan istilah ilmiah atau dirumuskan dalam bahasa laboratorium, banyak pengetahuan lokal di antaranya terbukti efektif secara saintifik. Artinya, warisan pengetahuan ini bukan sekadar simbolik, melainkan hasil akumulasi pengalaman nyata yang telah teruji lintas generasi. Argo juga menegaskan bahwa kebijaksanaan tradisional masih relevan di tengah dunia modern yang sarat sains dan teknologi ini. Menurutnya, melestarikan pengetahuan leluhur itu penting sebagai bagian dari menjaga kesinambungan cara manusia memahami alam. Sayanganya, dunia yang didominasi sains modern sering kali menganggap pengetahuan tradisional sekadar “mitos” lalu menyingkirkannya begitu saja. Padahal, menolak mentah-mentah pengetahuan lokal hanya karena tidak sesuai dengan standar modern berarti menafikan nilai-nilai luhur di dalamnya. Argo melihat banyak pengalaman kolektif masyarakat yang diwariskan dalam bentuk lisan justru menyimpan petunjuk penting bagi kelangsungan hidup. Oleh karena itu, pengetahuan lokal seharusnya diakui sejajar, bukan sekadar sebagai pelengkap. Lebih jauh, ia menekankan perlunya pendekatan holistik untuk menjembatani pengetahuan lokal dan sains modern. Harmoni, keluwesan, dan keseimbangan menjadi kunci dalam melihat hubungan keduanya. Belajar dari masa lalu, kata Argo, penting bukan hanya untuk mencegah kesalahan berulang, tetapi juga untuk mengoptimalkan pengetahuan yang telah terbukti bermanfaat. Meski begitu, ia juga mengingatkan bahwa pengetahuan—baik tradisional maupun modern—tidak netral. Jika digunakan dengan benar, ia bisa membangun peradaban, tetapi jika dipakai tanpa etika justru bisa menyebabkan kerusakan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
Di antara maraknya pemberitaan mengenai demonstrasi dan tuntutan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta aksi protes atas tewasnya Affan Kurniawan—pengemudi ojek daring (ojol) yang meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob pada Kamis, 28 Agustus 2025—muncul fenomena “SEAblings” yang menghadirkan nuansa berbeda di ruang digital. Fenomena ini berawal dari inisiatif sekelompok pengguna media sosial yang mengekspresikan empati terhadap kondisi sosial di Indonesia pada akhir Agustus 2025 dengan memesan makanan lewat aplikasi pesan-antar untuk para pengemudi ojol di Indonesia. Aksi sederhana tersebut kemudian menyebar dengan cepat dan meluas. Partisipasi tidak hanya datang dari masyarakat Indonesia, tetapi juga dari donatur di Filipina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas fenomena ini bersama Amorisa Wiratri, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional dan postdoctoral fellow dari National University of Singapore. Menurut Amorisa, gerakan ini bersifat organik, sukarela, dan tidak terstruktur. Aksi sederhana seperti berbagi makanan melalui aplikasi dipandang sebagai simbol cinta universal dalam budaya Asia Tenggara, sekaligus menegaskan bahwa platform digital dapat berfungsi lebih dari sekadar sarana komersial. Amorisa membandingkan peristiwa ini dengan gerakan Milk Tea Alliance, yang sama-sama mengandalkan platform digital. Jika Milk Tea Alliance digerakkan oleh motivasi politik terhadap Cina, maka gerakan berbagi makanan lebih menekankan solidaritas kultural dan emosional antarnegara ASEAN. Ia menekankan bahwa meski negara-negara ASEAN memiliki ikatan budaya dan sejarah bersama, identitas nasional masih lebih dominan dibandingkan identitas regional. Hal ini membuat munculnya gerakan solidaritas lintas batas terasa sangat signifikan. Amorisa juga melihat fenomena ini mungkin sulit berkembang menjadi identitas politik regional yang berkelanjutan karena sifatnya yang spontan, temporer, dan tidak memiliki struktur formal. Ia menambahkan bahwa identitas ASEAN sering kali elitis dan rapuh, sehingga sulit dijadikan landasan solidaritas jangka panjang. Meski demikian, Ia menekankan bahwa gerakan solidaritas digital tetap memiliki potensi manfaat yang penting. Menurutnya, fenomena SEAblings ini bisa memperkuat empati lintas batas dan menjadi bentuk perlindungan sosial alternatif bagi kelompok berpenghasilan rendah di tengah situasi darurat. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
CC BYRuang publik Indonesia diwarnai oleh fenomena unjuk rasa di berbagai wilayah dalam sepekan terakhir. Aksi berpusat di Jakarta, khususnya di sekitar kompleks Gedung DPR/MPR RI, dengan gelombang protes yang tak kalah ramai di sejumlah kota besar lainnya. Aksi yang dimulai sejak Senin, 25 Agustus 2025 ini diikuti oleh ribuan demonstran dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan mahasiswa, buruh, asosiasi pengemudi ojek online, hingga masyarakat sipil. Protes memanas pada Kamis, 28 Agustus 2025, setelah mobil Polisi melindas Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, hingga tewas. Insiden tersebut memicu perubahan pola aksi dari unjuk rasa damai menjadi kerusuhan. Meski mengalami eskalasi, gelombang demonstrasi tidak serta merta mereda. Pada Senin, 1 September 2025 aksi masih terus berlangsung dengan intensitas yang lebih terkendali dan nuansa yang kembali kondusif. Keberlanjutan unjuk rasa ini menunjukkan persistensi tekanan dari masyarakat dan mahasiswa terhadap pemerintah dan lembaga legislatif untuk lebih responsif dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disuarakan. Lantas, bagaimana pandangan ahli terkait fenomena yang terjadi beberapa hari terakhir? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berdiskusi dengan Amalinda Savirani, guru besar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Amalinda menjelaskan bahwa kemarahan publik dipicu oleh banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak peka terhadap masalah masyarakat saat ini serta buruknya komunikasi politisi dalam merespon protes atau kritik. Menurut dia, demonstrasi belakangan ini bukan dipicu sekadar peristiwa sesaat, melainkan bagian dari gerakan sosial yang lahir dari kekecewaan mendalam terhadap institusi pemerintahan. Menurut Amalinda, gerakan aksi demonstrasi saat ini juga “diperkaya” oleh maraknya konten media sosial yang memberikan banyak informasi kepada publik. Dia mengatakan, media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memang mempercepat penyebaran informasi serta memudahkan mobilisasi massa. Namun, banjir informasi ini justru rentan mendistorsi tuntutan warga dan mengganggu koordinasi aksi. Amalinda mengingatkan aktivisme daring perlu dilengkapi dengan aksi nyata di lapangan. Menurutnya, segala bentuk aspirasi di media sosial juga perlu disampaikan secara langsung. Harapannya, pesan yang ingin diutarakan kepada pemerintah dapat lebih bergaung. Di sisi lain, ia juga menyampaikan kekagumannya terhadap ketahanan generasi muda dalam menghadapi tekanan politik dan sosial. Amalinda mengatakan bahwa dukungan sipil yang konsisten menjadi fondasi penting agar gerakan masyarakat sipil tetap bertahan dan relevan di masa depan. Amalinda menilai bahwa protes kemungkinan besar akan terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Sebab, respons pemerintah sejauh ini dianggap tidak menjawab kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga stamina, kreativitas, dan arah perjuangan yang jelas bagi seluruh lapisan masyarakat yang ikut menyuarakan pendapatnya di tengah tantangan yang tidak ringan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang selalu menarik perhatian publik. Yang terbaru gaji dan tunjangan besar yang diterima para anggota DPR hangat dibicarakan. Salah satu komponen yang menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan, yang membuat total pendapatan resmi seorang anggota DPR melampaui Rp100 juta setiap bulan. Informasi ini mencuat setelah anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menanggapi pertanyaan tentang sulitnya memperoleh penghasilan halal di lingkungan parlemen. Dalam penjelasannya, Hasanuddin menyebutkan bahwa gaji pokok, tunjangan rumah, serta berbagai tunjangan lainnya menyusun total pendapatan anggota legislatif yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Lantas, bagaimana pendapat ahli mengenai besarnya tunjangan dan gaji anggota DPR ditengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik baik saja? Apakah gaji dan tunjangan elit politik mencerminkan empati terhadap realitas sosial ekonomi rakyat? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berbincang dengan Dipo Satria Ramli, ekonom dan mahasiswa doktoral Universitas Indonesia. Dipo melihat angka yang diterima oleh anggota DPR ini kontras dengan daya beli mayoritas masyarakat Indonesia, terutama mereka yang masih berjuang dengan penghasilan terbatas. Ketimpangan tersebut semakin terlihat ketika dibenturkan dengan data Bank Dunia terbaru soal angka kemiskinan. Dipo menyoroti jurang ini sebagai bukti adanya pemutusan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Dalam pandangannya, keputusan politik terkait tunjangan mencerminkan kontradiksi. Di satu sisi publik diminta berhemat melalui kebijakan efisiensi. Sementara di sisi lain elit politik memperjuangkan kesejahteraan mereka sendiri. Masalah lain yang mencuat adalah minimnya mekanisme akuntabilitas di parlemen. Budaya impunitas yang mengakar membuat kinerja legislatif jarang berimplikasi pada konsekuensi politik. Situasi ini diperparah dengan langkah efisiensi anggaran yang cenderung selektif: program publik dan infrastruktur kerap terkena pemotongan, sementara tunjangan elit tetap terjaga. Lebih jauh, dalam konteks demografi Indonesia yang besar dengan pendapatan rata-rata rendah, usulan kenaikan gaji justru berpotensi memperburuk krisis kepercayaan publik. Dengan sekitar 150 juta penduduk berpenghasilan rendah, jarak sosial-ekonomi dengan elit politik menjadi semakin lebar. Dipo menilai kebijakan semacam ini bukan hanya menciptakan kebencian publik, tetapi juga dapat mengirim sinyal negatif bagi iklim investasi asing. Menurut Dipo, jika parlemen ingin memulihkan legitimasi dan kepercayaan, penyesuaian gaji dan tunjangan harus dilakukan secara sederhana, transparan, serta mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat luas. Tanpa itu, setiap langkah justru berisiko memperlebar jurang antara rakyat dan wakil yang seharusnya merepresentasikan kepentingan mereka. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.
Keputusan Bupati Pati, Sudewo, untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memicu gelombang penolakan dari masyarakat. Puncaknya, pada 13 Agustus 2025, ribuan warga menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Bupati. Aksi yang semula dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi tersebut berujung ricuh setelah aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Ketegangan itu tidak lepas dari pernyataan Sudewo yang sebelumnya menantang warganya untuk berdemo setelah menolak keluhan mereka terkait kenaikan tarif pajak. Respons keras masyarakat kemudian diperkuat oleh langkah politik: delapan fraksi di DPRD Pati sepakat menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan tersebut. Langkah ini sekaligus membuka tuntutan politik agar Sudewo, sebagai kepala daerah, mempertanggungjawabkan keputusannya hingga pada seruan untuk mundur dari jabatannya. Bagaimana menurut ahli terkait kejadian ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami berdiskusi dengan Wasisto Raharjo Jati, Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Wasisto melihat apa yang terjadi di Pati adalah bentuk protes moral akibat kebijakan pemerintah setempat yang seakan tidak peka terhadap himpitan sosial ekonomi yang sedang dirasakan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, protes moral lahir dari rasa ketidakadilan dan ditujukan untuk memperbaiki kebijakan. Wasisto juga mengkritisi pola komunikasi pemangku jabatan yang seringkali ambigu, memunculkan kontroversi, lalu diakhiri dengan permintaan maaf. Ia menekankan bahwa komunikasi publik seharusnya bersifat dua arah, dengan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat. Pola komunikasi satu arah yang masih dominan dapat menyebabkan penurunan kualitas demokrasi, karena pejabat sering kali menolak kritik alih-alih mendengarkan mandat publik yang menjadi dasar legitimasi mereka. Ia menambahkan bahwa aksi publik justru akan semakin kuat dan membesar apabila pemerintah tidak bisa mengomunikasikan sebuah permasalahan dengan baik dan ini justru akan menyebabkan aksi massa yang lebih besar. Menurut Wasisto, gerakan sosial sering dihadapkan pada hadirnya “penumpang gelap” yang membawa kepentingan politik atau agenda pribadi. Sulit untuk membedakan antara gerakan yang benar-benar mewakili suara masyarakat dengan gerakan yang sudah dikooptasi oleh elite. Ia menyarankan agar masyarakat lokal secara aktif mengidentifikasi siapa yang terlibat, sehingga energi kolektif tetap diarahkan pada tujuan publik, bukan keuntungan politik jangka pendek. Wasisto juga menekankan bagaimana kesenjangan komunikasi dan minimnya keterlibatan publik masih menjadi persoalan besar dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin untuk bisa sensitivitas terhadap keluhan publik, serta memastikan adanya ruang partisipasi yang nyata dalam penyusunan kebijakan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.
Indonesia kini berada di persimpangan jalan menuju 2045, tahun yang kerap dibayangkan sebagai puncak kemajuan bangsa. Istilah “generasi emas” terdengar di banyak forum, membawa harapan tentang ekonomi yang lebih kuat, lingkungan yang lebih sehat, dan kehidupan masyarakat yang lebih layak. Namun, di balik harapan besar tersebut, tantangan Indonesia terasa seperti benang kusut yang sulit diurai. Angka stunting yang masih tinggi dan masih menghantui tumbuh kembang anak, tuberkulosis belum terkendali, hutan terus menyusut, air bersih makin sulit diakses, dan dinamika politik serta ekonomi sering kali tidak stabil. Lantas, bisakah kita menyelesaikan masalah rumit ini? bagaimana refleksi tim newsroom The Conversation Indonesia melihat situasi Indonesia saat ini? Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80, seluruh editor TCID membahas permasalahan ini dalam episode SuarAkademia terbaru bersama Muammar Syarif sebagai pembawa acara. Stabilitas politik Indonesia beberapa waktu terakhir menjadi sorotan utama. Menurut Editor Politik dan Masyarakat TCID, Nurul Fitri Ramadhani, instabilitas politik di Indonesia terjadi akibat rendahnya transparasi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan buruknya komunikasi publik. Ia juga berpendapat kondisi yang tidak stabil ini pada akhirnya menghambat kemajuan seluruh sektor penting di Indonesia. Hal ini diamini oleh Editor Ekonomi TCID, Andi Ibnu Masri Rusli. Kondisi politik yang tidak stabil dalam beberapa waktu ini menurunkan kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Andi menegaskan, untuk menyejahterakan masyarakat, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur memadai, memperbaiki tata kelola, dan menyehatkan iklim investasi. Editor Lingkungan TCID, Dewi N. Piliang melihat ada hal lain yang juga tidak kalah penting untuk menjadi bahan refleksi. Dewi mengatakan bahwa permasalahan lingkungan sering “dipinggirkan” dan tidak dianggap menjadi masalah serius. Ia menegaskan permasalahan lingkungan di Indonesia terjadi karena kebijakan pemerintah yang kurang tegas, terutama pada peta jalan pengurangan emisi karbon dan transisi energi terbarukan. Dewi juga melihat isu terkait lingkungan juga jarang dijadikan prioritas untuk keberlangsungan negara dalam skala jangka panjang. Kebijakan yang diambil belakangan ini cenderung hanya mempertimbangkan nilai ekonomi, tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Editor Kesehatan TCID, Aditya Prasanda juga mengutarakan permasalahan yang juga harus ditangani serius. Ia menyoroti urgensi penanganan tuberkulosis dan stunting yang masih menjadi masalah besar. Stunting, misalnya, tak hanya berdampak pada tumbuh kembang anak, tetapi juga berimplikasi pada produktivitas ekonomi jangka panjang. Aditya menekankan pentingnya edukasi orang tua, pemenuhan gizi yang tepat, serta praktik menyusui dini dan eksklusif. Keterlibatan pemerintah dalam membuat sistem dan peraturan kesehatan yang bisa menjamin kesejahteraan publik juga ia soroti untuk memperbaiki situasi saat ini. Bidang pendidikan juga tak luput dari kritik. Hayu Rahmitasari, editor Pendidikan dan Budaya The Conversation Indonesia mengungkapkan bahwa pendidikan di Indonesia semakin dikomersialkan dan sarat kepentingan politik sehingga kehilangan esensi sebagai wadah pembentukan kompetensi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesiapan “generasi emas” 2045, apalagi jika tidak diimbangi dengan daya dukung lingkungan yang memadai dan pertimbangan etika dalam pembangunan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.
CC BYPresiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) dan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Keputusan ini diumumkan pada 31 Juli 2025. Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai rapat konsultasi antara pemerintah, pimpinan DPR, dan seluruh fraksi. Dalam rapat tersebut, DPR juga menyetujui pemberian amnesti kepada 1.116 orang, termasuk Hasto. Secara sederhana, abolisi adalah hak presiden untuk menghentikan proses hukum terhadap seseorang yang tengah menghadapi tuntutan pidana, bahkan sebelum kasusnya diputus pengadilan. Sementara amnesti adalah pengampunan yang diberikan presiden untuk menghapus hukuman pidana yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, keputusan Presiden berlaku atas dua tokoh politik yang sempat terseret kasus hukum. Tom Lembong sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula, sedangkan Hasto dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dalam perkara suap yang melibatkan Harun Masiku. Apakah pemberian amnesti dan abolisi ini bermuatan politik? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Andhik Beni Saputra, akademisi dari departemen politik Universitas Andalas. Menurutnya, keputusan ini dapat memperkuat pola patronase dalam sistem demokrasi Indonesia. Ia menilai, pemberian amnesti dan abolisi terhadap pejabat yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan bukan hanya menimbulkan kesan favoritisme, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip keadilan. Ia menyoroti secara khusus kasus Tom Lembong, yang menurutnya tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Waktu pemberian abolisi kepada Tom dipandang mencurigakan, karena bisa saja menjadi bagian dari strategi untuk membungkam atau mencegah tumbuhnya kekuatan oposisi baru di masa mendatang. Lebih jauh, Andhik juga mengulas kondisi oposisi politik di Indonesia yang menurutnya masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama dalam era pasca-Reformasi. Walaupun secara formal keberadaan oposisi tetap dijamin, secara substansi kekuatan mereka sering kali melemah karena minimnya dukungan, baik dari sisi sumber daya maupun kepercayaan publik. Partai-partai oposisi cenderung bergabung dengan pemerintah untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan dan kesempatan mengimplementasikan agenda mereka. Situasi ini menciptakan kekosongan dalam oposisi kritis yang seharusnya memainkan peran penting dalam mekanisme check and balance. Andhik melihat bahwa politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang pragmatis dan transaksional. Proses politik, terutama saat pencalonan hingga pascapemilu, sering kali diwarnai oleh kompromi antarelite dan pertukaran kepentingan yang bersifat jangka pendek. Meski demikian, ia juga mengakui adanya perkembangan yang menjanjikan. Partisipasi publik kini menunjukkan tren yang semakin kritis, di mana para pemilih mulai menuntut lebih banyak akuntabilitas dari para kandidat. Tekanan publik untuk menghadirkan rekam jejak dan visi kebijakan yang jelas menjadi tanda bahwa demokrasi Indonesia, perlahan tapi pasti, sedang bergerak menuju kematangan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.
Konflik bersenjata kembali pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja sejak Kamis, 24 Juli 2025, menewaskan sedikitnya 16 orang dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi dari wilayah konflik. Aksi saling serang ini menandai babak baru dalam sengketa panjang dua negara bertetangga di Asia Tenggara tersebut yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun. Di tengah eskalasi tersebut, Thailand menutup akses perbatasannya, sementara Kamboja memutus hubungan diplomatik dengan Bangkok. Pemerintah Kamboja menuduh Thailand bertindak represif dan menggunakan kekuatan yang dianggap berlebihan dalam operasi militernya. Setelah berlangsung selama beberapa hari, kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata segera tanpa syarat mulai tanggal 28 Juli 2025. Kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk meredakan ketegangan yang sempat memicu kekhawatiran di kawasan. Bagaimana pendapat ahli tentang konflik kedua negara ini? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Irawan Jati, seorang dosen dari jurusan hubungan internasional, Universitas Islam Indonesia. Irawan menekankan bahwa akar konflik ini dapat ditelusuri kembali ke pengaruh kolonial Prancis dan Jepang di awal abad ke-20. Meski batas teritorial secara formal disepakati pada 1940-an, tensi antara kedua negara tetap muncul dan memanas dalam beberapa tahun terakhir. Pusat dari konflik ini adalah kuil Preah Vihear, situs warisan budaya yang terletak di wilayah perbatasan dan telah menjadi simbol nasionalisme bagi kedua negara. Meskipun Mahkamah Internasional telah menetapkan bahwa wilayah tersebut milik Kamboja, sebagian kecil area di sekitarnya tetap dipersengketakan. Irawan menjelaskan bahwa nilai simbolik dan historis dari situs ini menjadikannya lebih dari sekadar perebutan tanah. Ini adalah persoalan identitas nasional. Dalam konteks regional, ASEAN sebagai organisasi kawasan menghadapi tantangan besar dalam menangani konflik semacam ini. Irawan mengulas bagaimana pendekatan “ASEAN Way” yang menekankan konsensus, noninterferensi, dan kehati-hatian diplomatik sering kali membuat penyelesaian konflik berjalan lambat. Irawan menggarisbawahi bahwa mekanisme ASEAN tidak memungkinkan pemungutan suara atau intervensi langsung, sehingga upaya penyelesaian harus mengandalkan negosiasi dan mediasi sukarela antar negara. Konflik perbatasan ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara Thailand dan Kamboja, tetapi juga menggoyahkan dinamika internal ASEAN. Irawan menyebutkan bahwa sengketa tersebut telah memengaruhi kelancaran pertemuan regional dan memunculkan ketegangan politik domestik, terutama di Thailand yang tengah menghadapi transisi kepemimpinan. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.
CC BYSelama kurun waktu dua dekade terakhir, Indonesia mengalami kemunduran signifikan dalam ekosistem lagu anak-anak. Jika menilik kembali ke era 1990-an, lagu anak bukan hanya populer tetapi menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari anak-anak Indonesia. Nama-nama seperti Enno Lerian, Trio Kwek Kwek, dan Joshua begitu lekat di benak generasi tersebut. Lagu-lagu yang mereka nyanyikan tidak hanya menghibur, tetapi juga sarat pesan moral dan edukatif. Namun sejak awal 2000-an, pamor lagu anak-anak perlahan meredup. Produksi lagu untuk segmen ini menurun drastis, dan hampir tidak ada lagi figur penyanyi cilik yang mendapat sorotan nasional sebagaimana era sebelumnya. Apa yang menyebabkan fenomena ini terjadi? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Muhammad Rayhan Sudrajat, akademisi dari Universitas Katolik Parahyangan. Rayhan menyoroti potensi lagu sebagai sarana edukasi yang efektif untuk membentuk cara berpikir anak sejak dini. Menurutnya, lagu anak-anak lebih dari sekadar hiburan. Lagu anak-anak juga memiliki peran signifikan dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter. Pesan yang dibawakan dalam lagu anak-anak seperti menyayangi teman, mengenal lingkungan, hingga menjadi kepribadian yang baik bisa menjadi alat pendidikan yang menghibur dan efektif untuk membentuk anak-anak apabila digarap dengan serius. Ia melihat lagu anak-anak Indonesia yang dulunya mencerminkan budaya lokal dan nilai-nilai tradisional kini semakin terpinggirkan karena tidak lagi mencerminkan realitas anak-anak modern. Banyak lagu anak yang ada justru gagal berbicara dalam bahasa dan pengalaman yang akrab bagi generasi digital sehingga terasa asing dan kurang diminati. Di sisi lain, konten musik yang mudah diakses lewat platform digital sering kali tidak ditujukan untuk anak-anak, bahkan mengandung nilai yang tidak sesuai dengan usia mereka. Rayhan menganggap krisis lagu anak menuntut respons kolektif dari pembuat musik dan orang tua sebagai aktor kunci dalam membangun kembali ekosistem musik anak yang sehat. Para musisi perlu menyadari tanggung jawab sosial mereka untuk menciptakan lagu yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga sarat nilai edukasi dan relevan secara budaya. Di sisi lain, orang tua berperan sebagai kurator utama dalam membimbing konsumsi media anak untuk memastikan konten yang dikonsumsi sesuai dengan usia dan mendukung perkembangan psikologis yang sehat. Ia juga menyatakan perlunya kehadiran ikon musik anak yang mampu menjadi panutan untuk bisa menghidupkan eksistensi lagu anak mengingat absennya figur inspiratif dalam industri ini. Dengan kemajuan teknologi yang membuat proses produksi dan distribusi musik kini semakin terjangkau dan efisien, Rayhan melihat ini sebagai peluang untuk menghadirkan lagu-lagu anak yang relevan dan mudah diakses sekaligus menjaga kekayaan bahasa dan budaya lokal. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan penyesuaian kebijakan tarif impor baru bagi Indonesia menjadi 19%. Hal ini diklaim buah hasil negosiasi perdagangan antara kedua negara yang memberi bobot keuntungan strategis lebih bagi Amerika Serikat. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menyampaikan pujian kepada Presiden Indonesia yang dinilai korporatif. Alhasil, AS mendapatkan “akses penuh” ke pasar Indonesia. Tentunya, seharusnya kesepakatan ini bisa memberi keuntungan bagi Indonesia. Ancaman penerapan tarif 32% bisa ditekan menjadi hanya 19%. Lantas, apa tarif ini bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia? Apa dampak dari adanya tarif impor ini terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedang nampak lesu secara garis besar? Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas isu ini bersama Teuku Riefky, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia. Riefky melihat tarif yang diberlakukan oleh AS bukan soal ekonomi dan perang dagang semata. Menurutnya ada kecenderungan pemerintah yang menyalahkan aktor asing atas tantangan perekonomian domestik. Dalam konteks ini, kebijakan tarif tampak lebih sebagai simbol politik daripada instrumen ekonomi yang efektif. Padahal penurunan industri di AS lebih banyak disebabkan oleh inefisiensi internal, bukan oleh gempuran barang impor. Riefky melihat ada beberapa hal yang perlu dikritik dari kebijakan ini, salah satunya kebijakan tarif sebagai pendekatan yang bisa menghasilkan surplus perdagangan dengan satu negara namun memicu defisit dengan negara lain yang justru menciptakan ketidakseimbangan dalam jangka panjang. Riefky berpendapat dengan adanya kebijakan tarif impor yang akan diterapkan mulai Agustus 2025, sektor ekspor nasional terutama pada industri yang bergantung pada pasar Amerika seperti tekstil, mesin, dan alas kaki menjadi yang paling terdampak dalam gelombang pertama. Meskipun volume ekspor Indonesia ke AS tidak sebesar ekspor ke Tiongkok, kebijakan tarif tetap membawa efek lanjutan seperti meningkatnya biaya impor hingga potensi relokasi investasi ke negara-negara dengan tarif yang lebih bersahabat. Riefky beranggapan berapapun tarif yang disepakati peluang melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional menjadi semakin besar. Menurutnya sulit bagi Indonesia untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen tanpa adanya strategi khusus untuk memperbaiki situasi ini. Ada faktor penekan laju ekonomi domestik penting yang lebih nyata yakni daya beli masyarakat yang menurun. Riefky menyebut membuat iklim investasi domestik yang kompetitif adalah syarat mutlak untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional saat ini. Tarif yang dikenakan saat ini bisa saja membuat investor asing justru kabur dari Indonesia yang secara jangka panjang akan berakibat pada penurunan daya beli dan tingkat konsumsi. Ia juga menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah alternatif seperti diversifikasi pasar ekspor, reformasi perizinan, dan pembenahan birokrasi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional. Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.