What's Trending

Awal tahun ini ada berita mengehbohkan terkait dengan penyakit infeksi saluran pernafasan yang tengah menyerang Tiongkok. Berkaca pada wabah Covid-19 silam, pertanyaan pun muncul di tengah warganet melalui media sosial. Apakah akan terjadi pendemi lagi dengan adanya virus tersebut? Di Tiongkok, Human Metapneumovirus atau HMPV sempat menyebabkan rumah sakit kewalahan di Tiongkok. Di Malaysia, HMPV meningkat hampir 50 persen sepanjang 2024, menjadi 300-an kasus. Kini, HMPV telah masuk Indonesia. Sejumlah anak tercatat telah terinfeksi. Sementara itu, sebagian kalangan wakil rakyat di parlemen meminta pemerintah memperketat arus keluar-masuk Indonesia guna mencegah virus HMPV. Anggota Komisi Kesehatan DPR Edy Wuryanto menjelaskan alasannya. Pemerintah mengeklaim terus melakukan langkah antisipasi. Antara lain dengan meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara, termasuk pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala Influenza Like Illness (ILI). Namun awal pekan ini, Kementerian Kesehatan melaporkan, Virus Human Metapneumovirus (HMPV) telah masuk Indonesia. Tercatat, sejumlah anak telah terjangkit HMPV. Begini pernyataan Juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Widyawati Senin (6/1) lalu. Dan kita tahu bahwa sekolah baru saja dimulai pekan ini. Lantas, perlukah langkah pencegahan penularan di sekolah?

Kasus penembakan bos rental mobil menyedot perhatian publik. Seorang warga sipil pemilik rental mobil tewas ditembak oknum TNI di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang, Banten, pada 2 Januari 2025. Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) Denih Hendrata menyatakan tiga anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus penembakan bos rental mobil. Menurut Denih Hendrata, anggotanya melepaskan tembakan karena dikeroyok beberapa orang di lokasi kejadian. Tindakan itu diklaim bentuk pembelaan diri. Dia menyebut, senjata yang digunakan AA adalah inventaris yang melekat karena jabatannya sebagai ajudan. Namun, LSM HAM Kontras menduga ada penyelewengan penggunaan senjata api oleh anggota TNI dalam kasus ini. Peneliti Kontras Hans Giovanny mengatakan, dalih TNI yang menyebut penembakan sebagai bentuk pembelaan diri, tidak bisa diterima. Sebab menurutnya, penembakan itu bisa disebut sebagai kelalaian yang menyebabkan kematian. Lantas, bagaimana caranya memastikan senjata api aparat dipakai sesuai peruntukannya?

Presiden RI Prabowo Subianto berniat membangun sekolah, khusus untuk anak dari keluarga tidak mampu dan tergolong miskin ekstrem. Hal ini dibocorkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Kata dia, anak-anak yang tidak mampu, tetapi masih di bawah naungan orang tua dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat dalam kewenangan Kementerian Sosial. Sekolah rakyat tersebut akan berbentuk seperti sekolah asrama (boarding school) sehingga gizi siswa dapat terjamin. Lantas, untuk membidik siswa dari keluarga miskin, apakah perlu ada sekolah yang dikhususkan bagi mereka? Apa plus Minusnya rencana ini? Bisa menimbulkan kesenjangan sosial nggak? Yuk kita bahas bareng Sosiolog, Bayu A. Yulianto dan Pengamat Pendidikan, Ubaid Matraji. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemecatan Shin Tae-yong (STY) menimbulkan pro-kontra dan keriuhan di media sosial. Tak sedikit netizen tanah air menunjukkan kekhawatiran mengenai nasib tim nasional (timnas) sepak bola Indonesia setelah ditinggal pelatih asal Korea Selatan itu. Tampak sejumlah komentar Netizen yang mengekspresikan keberatan atas kabar pemecatan STY. Siang kemarin, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia resmi mengumumkan pencopotan Shin Tae-yong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah mengantongi siapa calon penggantinya. STY tercatat sudah sejak 2019 melatih timnas Indonesia. Kontraknya juga baru diperpanjang pada pertengahan 2024 hingga 2027. Meski belum sekali pun berhasil mempersembahkan trofi juara setelah lima tahun bekerja, namun ada sejumlah prestasi dan rekor mentereng yang mampu STY catatkan selama menukangi skuad Garuda. Beberapa yang paling menonjol yakni mencetak sejarah dengan tembus babak 16 besar Piala Asia 2023 serta nyaris lolos ke Olimpiade usai menjadi semifinalis dalam ajang Piala Asia U-23 2024. Shin Tae-yong juga sukses membawa Timnas Indonesia untuk pertama kalinya menjejakkan kaki di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, serta sudah mengunci tiket tampil dalam putaran final Piala Asia 2027. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Pemerintah akhirnya melaunching program makan bergizi gratis mulai Hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Pengumuman ini disampaikan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor pada Jumat (3/1/2025) lalu. Budi Arie mengungkap, Beragam jenis koperasi akan terlibat, termasuk koperasi susu sapi, koperasi telur, koperasi sayur, dan koperasi lainnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memakai bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari dalam negeri. Dengan demikian, pengadaan bahan baku tersebut bakal melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (bumdes). Tujuannya, agar bisa turut menggerakkan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resminya menyebut ada 190 lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang siap operasional per tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi di Indonesia. Seluruh 190 SPPG tersebut menjadi dapur untuk memasak makanan yang akan dibagikan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan total titik lokasi SPPG terbanyak.

Di tahun baru 2025 baru berjalan 3 hari, pemerintahan Prabowo Subianto terus memberi gebrakan, khususnya di sektor pendidikan. Kalau kemarin kita bahas soal wacana penghidupan kembali ujian nasional. Kali ini ada wacana libur sebulan selama Ramadan 2025. Berdasarkan kalender Hijriah Kementerian Agama, 1 Ramadan jatuh 1 Maret 2025, 56 hari lagi. Menteri Agama, Nasaruddin Umar beralasan, kebijakan libur sebulan Ramadan demi meningkatkan kualitas ibadah siswa, dan agar bisa berkonsentrasi layaknya santri di pondok pesantren (Ponpes). Model libur selama Ramadan bukan hal baru. Pasalnya libur sebulan penuh juga pernah dilakukan di era Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Gak sekedar libur, Gus Dur meminta sekolah membuat kegiatan pesantren kilat dan memberi kesempatan anak-anak lebih fokus belajar agama islam. Wacana ini jelas jadi prokontra, Ketua Komisi bidang Pendidikan DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengingatkan pemerintah soal dampak positif dan negatif wacana tersebut. Positifnya, siswa muslim bisa fokus ibadah. Tapi di sisi lain, gak adil bagi siswa nonmuslim. Kemudian secara akademik, berpotensi mengganggu kalender pendidikan Indonesia. Khususnya target menyelesaikan kurikulum yang telah ditetapkan. Kalau menurut kalian gimana nih? Perlu gak libur sebulan di Ramadan mendatang? Atau ada ketakutan anak-anak malah asik main game di gawai?

Beberapa minggu jelang tahun baru ramai banget gerakan no buy challenge di sosial media. Tren ini viral karena mengajak masyarakat hidup lebih hemat di 2025 dengan mengurangi berbelanja barang non-esensial. No Buy Challenge 2025 ini mendorong individu fokus pada kebutuhan dasar dan yang benar-benar penting. Soalnya, tahun ini meski pemerintah gak memberlakukan PPN 12% ke kebutuhan pokok, masih ada potongan dan iuran yang naik dan kudu dibayar. Nah, salah tiganya adalah satu, Opsen Pajak. Opsen ini dihitung sebesar 66 persen dari besaran pajak yang terutang. dua, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, kenaikan ini akan berlaku mulai 1 Juli 2025, bersama dengan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. Ketiga, Tarif air PAM. PAM Jaya bakal menaikkan tarif air minum di wilayah Jakarta mulai 1 Januari 2025. Banyaknya pungutan tahun depan juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat lagi. Pas tanggal kembar kemarin nih, 1-1. Kalian ngecek gak sih ada promo apa aja? Karena yang Lea liat nih harga-harga dan promo kok sama aja dengan hari biasa. Gak ada promo yang lumayan besar ketimbang tanggal kembar 12-12 2024. Kalau gitu, apakah kita perlu ikut tren No Buy Challenge yang digadang-gadang warga +62 sebagai protes kenaikan PPN 12 persen? Atau minimal efisiensi pengeluaran?

Ujian nasional sudah siap juga secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan, Insya Allah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kita umumkan pada waktunya, tunggu sampai ada pengumuman resmi *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Beberapa hari ini, Harvey Moeis masuk trending topic, setidaknya karena dua hal. Dia dapat vonis ringan 6,5 tahun penjara di kasus korupsi timah, padahal jaksa menuntut 12 tahun lho. Banyak kalangan gedeg dengan putusan ini, termasuk eks-Menkopolhukam Mahfud MD. Soalnya, perkiraan kerugian negaranya tuh sampai 300 triliun rupiah. Belum kelar kita menggerutu, eh terungkaplah fakta lain yang bikin tambah miris. Harvey dan istrinya, Sandra Dewi, ternyata selama bertahun-tahun tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Artinya, mereka berdua dianggap orang miskin yang iurannya dibayarin pakai APBD Jakarta. Kok bisa-bisanya ya dianggap miskin, lha wong mereka ini pasangan tajir-melintir. Pernikahannya aja di Disneyland, Tokyo, Jepang. Kepala Dinas DKI Jakarta Ani Ruspitawati membenarkan bahwa Harvey dan Sandra masuk peserta PBI sejak 1 Maret 2018. Alasannya kejar target 95 persen warga DKI terdaftar di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berarti sejak periode itu, iuran mereka dikover APBD dong. Sumber duitnya ya pasti ada dari pajak-pajak warga, kan? Wajar publik jadi geram, terusik rasa keadilannya oleh si Harvey ini. Ada warga yang harus turun kelas BPJS karena iurannya naik. Ada yang iurannya macet karena gak mampu bayar. Jangan-jangan memang banyak terjadi kasus serupa ya, orang kaya tapi terdaftar sebagai si miskin di BPJS Kesehatan.

Sudah hampir 2,5 bulan, negara ini dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Duetnya bareng Gibran Rakabuming Raka nggak pernah sepi kontroversi, pas bertarung di pilpres maupun ketika udah menang dan menjabat. Sejak 20 Oktober dilantik, berbagai kebijakan, sikap, dan pernyataan Prabowo-Gibran maupun para pembantunya kerap dapat kritik publik. Yang Lea anggap lumayan stabil protesnya tuh soal PPN 12 persen. Jelang pemberlakuan per 1 Januari 2025, gelombang protesnya tetap masif. Ada yang turun ke jalan, bikin petisi penolakan, maupun yang sekedar ngomel-ngomel di medsos. Banyak yang keberatan karena itu kayak kado pahit tahun baru. Kenaikan PPN, diyakini bakal mengerek harga-harga lain, nggak cuma barang mewah. Artinya, masyarakat menengah ke bawah pasti ikut kena imbas. Padahal, ekonomi lagi lesu, ancaman PHK juga masih membayangi.   Di sisi lain, pemerintahan Prabowo justru terkesan memberi karpet merah pada pengemplang pajak dan koruptor. Misalnya, muncul wacana tax amnesty atau pengampunan pajak. Ada juga gagasan, koruptor bisa diampuni, asal mengembalikan duit yang dicuri atau bayar denda damai.  Nah, di tengah suasana resah ini, kemarin sempat viral pernyataan Prabowo di perayaan Natal Nasional. Ngomongnya gini nih.

Program Makan Bergizi Gratis selalu rame ya diobrolin. Utak-atik anggaran sampai urusan menu yang disajikan. Yang terbaru nih, muncul wacana daun kelor sebagai alternatif pengganti susu. Lea ingat banget beberapa waktu lalu juga ada perdebatan soal susu ikan sebagai pengganti susu sapi. Sampai detik ini juga masih wacana sih.Nah, soal kemungkinan daun kelor dan telur dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti susu sapi, itu diungkap oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Kebutuhan protein hewani bisa didapat dari telur, sedangkan kalsiumnya dari daun kelor. Gagasan ini sebagai solusi untuk daerah-daerah yang pasokan susu sapinya seret. Berarti, penentuan menu makan bergizi gratis bakal disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyebut, pemanfaatan daun kelor sebagai pengganti susu sapi masih di tahap simulasi. Perlu sinkronisasi antara pusat, daerah, dan mempertimbangkan lokalitas. Muhaimin memastikan, Badan Gizi Nasional bakal menghitung nutrisi dan gizi setiap menu dalam program Makan Bergizi Gratis. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Jelang pergantian tahun, di malam Natal malah, kita disuguhi konferensi pers dari kantor KPK. Pimpinan lembaga antirasuah yang baru dilantik sekitar seminggu, mengumumkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan kasus perintangan penyidikan. Ini dianggap langkah besar karena kasus yang menjerat Hasto tuh terkait sama satu nama yang terus-terusan muncul, tetapi orangnya masih diburu, yaitu Harun Masiku. Sudah hampir lima tahun buron, belum ketangkep juga. Lama banget deh. Iya, kasusnya memang terbilang jadul. Jadi, Hasto pada 2019 disangka bersama-sama Harun menyuap komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, agar memuluskan Harun sebagai anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Wahyu selaku penerima suap divonis 7 tahun penjara dan sudah menjalani hukuman. Hasto juga disangka merintangi penyidikan kasus suap pengurusan PAW ini. Caranya gimana? Menurut KPK, saat Operasi Tangkap Tangan 2020, Hasto menyuruh stafnya menghubungi Harun agar merendam HP di dalam air, kemudian menyuruhnya lari. Sebagai tindak lanjut penyidikan, Hasto dicekal, dilarang bepergian ke luar negeri. Dan gak cuma dia, bekas Menkumham yang juga petinggi PDIP Yasonna Laoly pun kena cekal. Nah, selang beberapa jam usai penetapan Hasto sebagai tersangka, giliran PDIP yang menggelar konpers. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menuding ini adalah bentuk politisasi. Dia bilang, ini adalah usaha mengacak-acak PDIP yang bakal melangsungkan kongres di 2025. Hmm.. jadi ini politisasi atau bukan ya? Kita sih jelas penginnya korupsi diberantas, bikin sengsara soalnya. So, idealnya mesti gimana kasus ini ditindaklanjuti?

Merry Christmas semuanya. Lea mewakili tim What's Trending menyampaikan Selamat Natal 2024 buat kalian yang merayakan. Lea selalu suka momen Natal karena bertebaran ucapan selamat diiringi ungkapan seperti cinta kasih, suka cita, dari berbagai penjuru, beragam latar belakang. Misalnya, dari Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mengajak masyarakat menebar cinta kasih dan memperkuat kemanusiaan di tengah momen spesial Natal. Nah, Natal tahun ini mengambil tema "Marilah Sekarang Kita Pergi ke Betlehem" yang menekankan nilai-nilai pengharapan, kesederhanaan, dan damai sejahtera. Harapannya nilai-nilai tersebut enggak cuma diterapkan pada kehidupan antarsesama manusia, tetapi juga pada lingkungan. Ketua Umum Natal Nasional 2024, Thomas Djiwandono meminta masyarakat memandang lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Hal senada disampaikan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Darwin Darmawan. Darwin berharap momen Natal mampu menggugah umat Kristen untuk peduli terhadap krisis lingkungan yang sedang terjadi. Lalu bagaimana kita mesti memaknai Natal sebagai kepedulian terhadap lingkungan? Kita tanya ke Sekretaris Eksekutif bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Jimmy Sormin, Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Sinurat, Cornel Gea dari pengkampanye Fight Inequality Alliance (FIA) Indonesia dan Rahma Shofiana, Ummah for Earth Project Lead, Greenpeace Indonesia. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Malam tadi, lukisan-lukisan milik seniman Yos Suprapto dikemas dan dikeluarkan dari Galeri Nasional. Yos menyatakan mundur dari pameran. Sedianya pameran lukisan bertema Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan itu bisa dinikmati publik pada Kamis, 19 Desember lalu. Namun beberapa menit sebelum pembukaan, pintu kaca digembok dan lampu dimatikan. Padahal, telah hadir banyak pengunjung yang akan melihat karya perupa senior itu. Sebanyak lima lukisan dinilai tidak sesuai tema pameran oleh kurator sehingga diminta untuk tidak dipamerkan. Sontak peristiwa ini ramai jadi perbincangan. Banyak pihak menyangkan peristiwa ini dan menyebut ini sebagai upaya pembredelan. Ketua Tim Museum Galeri Nasional, Zamrud Setya Negara buka suara, membantah kabar telah terjadi pembredelan

Mungkin perlu di-reminder lagi ya kalau polisi itu fungsinya  memelihara keamanan, menjaga ketertiban, menegakkan hukum. Bukan cuma itu, anggota dari institusi ini mestinya jadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.   Yang ngomong bukan lea nih ya, tapi itu memang amanat Pancasila dan Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   Tapi kok ya makin ke sini makin ke sana ya Banyak betul kasus kekerasan sampai pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anggota polisi loh.   Terbaru korbannya seorang supir di Ambon. Buntut cek cok di Jalan Sam Ratulangi, polisi membanting supir sampai tergeletak tak berdaya di jalan. Setelah gak berdaya supir di borgol, ditarik dan digiring ke Polsek Pelabuhan.   Geser ke Bogor, ada polisi  yang menganiaya ibu kandungnya sampai tewas. Di kawasan SCBD, Jakarta Selatan ada juga polisi yang menganiaya sopir taksi.   Ini semua terjadi setelah belum lama ini masyarakat dibikin kaget sekaligus marah atas kasus penembakan siswa SMK di Semarang. Belum lupa kan?   Kasus kekerasan ini juga  mendapatkan perhatian dari Putri Presiden Keempat RI, Yenny Wahid.

Bagaimana setelah mendengar kutipan tadi? Sebuah seruan atau ajakan kepada koruptor untuk mengembalikan uang sudah dicuri itu viral di media sosial.  Hmm.. Ada yang setuju dan mendukung ini? Melansir laman Kemenkeu,  korupsi itu diibaratkan sel-sel kanker mematikaan yang menggerogoti kehidupan berbangsan dan bernegara.   Dampaknya gak main-main. Korupsi merusak fondasi ekonomi, melemahkan sistem pendidikan dan kesehatan, menghancurkan keadilan sosial, sampai menurunkan kepercayaan publik.   Apa iya bisa dimaafkan? Ya kalau soal uang yang sudah dicuri mah kudu dong dibalikin!

Pemerintah berencana membatasi usia pengguna media sosial. Hari ini, 19 Desember 2024 kabarnya keputusan bentuk kebijakan, apakah akan berupa rekomendasi atau aturan lainnya akan diumumkan. Pembatasan usia pengguna media sosial ini dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan,kasus kekerasan anak sudah berada di level darurat. Salah satu penyebabnya adalah media sosial dan penggunaan gawai yang tidak bijak. Orang tua , kata Menteri Arifah, kesulitan membatasi penggunaan sosial media anak-anaknya. Kondisi ini diperburuk kurangnya waktu bersosialisasi anak dengan teman sebaya, keluarga hingga lingkungan sekitar. Pembahasan soal pembatasan usia pengguna media sosial ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau kamu ngeh, pengaturan penggunaan media sosial tuh gak cuma terjadi di Indonesia. Belum lama ini Australia mengeluarkan undang-undang yang melarang anak di bawah 16 tahun menggunakan media sosial, seperti Instagram, Facebook, TikTok, dll. Aturan ini bakal diuji coba mulai Januari 2025. Norwegia dan Perancis juga punya aturan yang kurang lebih serupa. Di Perancis undang-undang mengharuskan persetujuan orang tua saat anak-anak membuat akun media sosial. Bahkan Presiden Emmanuel Macron pernah mengusulkan aturan pelarangan ponsel bagi anak di bawah usia 11 tahun. Di Indonesia, sejauh ini aturan perlindungan anak dalam ruang digital baru tertuang dalam UU ITE perubahan kedua. Pasal 16A mewajibkan penyelenggaran sistem eletronik (PSE) melindungi anak-anak yang mengakses sistem elekronik. Hingga pertengahan 2024, pemerintah masih menggodok RPPnya. Nah, kalau katanya kekerasan anak sudah di level darurat, aturan semacam apa yang efektif untuk merespon situasi itu?

Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) fix naik ya dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. Listnya barang dan jasa yang bakal kena kenaikan PPN juga sudah beredar, sudah sempet ngecek? Jadi, barang-barang pokok seperti beras, daging, telur, gula, minyak cabai, dll tetap bebas PNN ya. Begitu juga jasa pendidikan dan medis, barang dan jasa yang bersifat strategis, seperti transportasi, lisrik, air, dan lain sebagainya. Nah yang bakal kena kenaikan PPN jadi 12 persen itu adalah jasa layanan pendidikan dan pelayanan kesehatan premium. Terus ada juga layanan streaming musik, film atau sejenisnya (adoh. Lanjut langganan ga nih yaa). Juga gak lupa ya, barang-barang yang tergolong memiliki nilai tambah juga akan naik 1 persen PPNnya. Gak berhenti di situ, ada tambahan item yang sebelumnya bebas PPN, nantinya bakal kena. Misalnya daging wagyu, Daging sapi Kobe yang harganya bisa jutaan per kilogramnya. Kenapa kejadian juga sih ppn naik 12%? Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, penerimaan perpajakan sangat diperlukan untuk biaya berbagai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi ya akibatnya PPN harus tetap naik! Hanya saja, sebagai kompensasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif fiskal nih supaya kenaikan PPN tidak memberi dampak negatif ke masyarakat. Bebarapa insentif untuk melindungi daya beli masyarakat di 2025 adalah: - Diskon listrik 50 persen di Januari sampai Februari 2025. - Bagi-bagi beras 10 kilo per bulan kepada masyarakat tak mampu di 2 bulan pertama 2025. - Memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen. ini berlaku bagi UMKM dengan omzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun. -PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 1% khusus untuk minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. -dan beberapa lainnya… Kira-kira, seberapa siginifikan rupa-rupa insentif itu sih? Apa bisa mencegah potensi efek domino dari kenaikan PPN?

Kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri yang diduga akibat pinjaman online atau pinjol kembali mewarnai pemberitaan di Indonesia. Di Kediri, Jawa Timur seorang ayah (31), ibu (28) dan 1 anaknya MRS (8) ditemukan dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri dalam rumah dengan 1 anak yang masih berusia 2 tahun dinyatakan sudah tidak bernyawa. Kasatreskrim Polres Kediri, Fauzy Pratama mengungkap, percobaan bunuh diri ini terjadi karena lilitan pinjol. Di kala aplikasi pinjol sudah dihapus dari ponsel, keluarga ini tetap mendapatkan teror dari nomor tidak dikenal. Mereka tercatat memiliki utang Rp15 juta. Kasus bunuh diri juga terjadi di Tangerang Selatan menewaskan pasangan suami istri bersama seorang anak. Sampai saat ini Tim penyidik dari Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan Polda Metro Jaya masih memperdalam penyelidikan soal kasus bunuh diri ini. Tapi berdasarkan keterangan sementara, Kapolsek Ciputat Timur Kemas M.S. Arifin mengatakan, keluarga ini terlilit pinjol. Beberapa kasus lain juga sempat ramai sebelum ini. Seorang pria tewas gantung diri di Cilacap pada November 2024. Ada juga kasus bunuh diri sekeluarga di Penjaringan. Meski dorongan bunuh diri memiliki banyak faktor. Kasus bunuh diri yang diduga karena pinjaman online mesti mendapat perhatian serius. Berdasarkan data Center for Financial and Digital Literacy(CFDL), sejak 2019 sampai 16 Desember 2023, terdapat 51 kasus orang bunuh diri akibat jeratan pinjol. Di tahun 2023 sendiri, ada 25 kasus. Founder CFDL, Rahman Mangussara mengatakan, kasus bunuh diri sudah sangat mencemaskan dan perlu penanganan dari sisi ekonomi, sampai kesehatan mental. Seperti apa sih regulasi dan perlindungan konsumen yang berjalan saat ini, apa yang salah sehingga terus menerus ada kasus bundir lantaran terjebak pinjol?

Belakangan pembahasan soal masuknya pembelajaran coding dan AI santer dibicarakan.   Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun memastikan, pelajaran artificial intelligence (AI) dan coding di sekolah dasar (SD) hanya sebagai mata pelajaran pilihan, bukan wajib.   Saat ini Kemendikdasmen masih di tahapan mengkaji dua mata pelajaran ini diterapkan mulai kelas 4 SD. Kata dia penerapan mata pelajaran ini juga gak berlaku buat semua lembaga pendidikan, mengingat tidak semuanya memenuhi standar infrastruktur penunjang.   Mengenai gagasan kurikulum coding dan AI di jenjang pendidikan SD dan SMP. Mu'ti mengatakan, ini bukanlah hal baru, karena sudah ada sekolah yang mengajarkan AI dan coding. Pelajaran ini diberikan untuk menjawab perubahan jaman, perkembangan teknologi dan menjawab tantangan ke depan.   Muti menganggap penguatan teknologi mesti dimulai sejak dini dan berharap pelajaran ini bisa dimulai pada tahun ajaran baru.   Kalau Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap, pihaknya tengah menyiapkan modul pendukung kurikulum tersebut. Termasuk modul coding dan pembangunan literasi digital para siswa sekolah.