Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menuai kritik karena dinilai tidak mengatur hal-hal substansial dalam memperbaiki institusi MK.

Sebaliknya, draf revisi UU MK itu dinilai lebih banyak mengatur komposisi hakim MK, termasuk soal masa jabatan hingga usia minimum hakim MK.

Yang lebih menghebohkan lagi RUU yang Dibahas di Tengah Pandemi Covid-19 
Seperti diketahui, DPR tengah membahas sejumlah rancangan undang-undang di tengah pandemi Covid-19 antara lain Omnibus Law RUU Cipta Kerja, revisi KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

Berbagai isupun mulai menggeltik, hingga akhirnya patut dipertanyakan revisi UU mahkamah konsitusi untuk siapa, kepentingan rakyat kah atau kepentingan oligarki?