Radio Elshinta

Sebanyak 21 kantong jenazah korban kebakaran kantor Terra Drone di Jalan Letjen Suprapto Nomor 2–3, Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, telah tiba di Rumah Sakit Polri. Seluruh jenazah selanjutnya ditangani oleh tim medis dan forensik untuk proses identifikasi lebih lanjut.Reporter kami berada di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Pusdokkes Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, bersama Kepala Rumah Sakit, Inspektur Jenderal Polisi dr. Prima Heru Yulihartono, yang menjelaskan tahapan penanganan korban serta kesiapan tim dalam mendukung proses identifikasi.Perkembangan selengkapnya akan terus kami pantau dan sampaikan kepada pendengar.

Bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memutus akses ribuan warga. Puluhan daerah terdampak, ratusan jembatan rusak, dan mobilitas masyarakat lumpuh. Di tengah kondisi ini, transportasi perintis dinilai menjadi jalur penyelamat untuk membuka akses bantuan, menjaga pasokan logistik, serta mendukung layanan pendidikan dan kesehatan.Seberapa mendesak peran transportasi perintis sebagai nadi konektivitas wilayah terisolasi pascabencana? Kita bahas bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dan akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno.

Ikatan Alumni Pendidikan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (IKAL P3N) Angkatan XXVI Lemhannas RI menegaskan perlunya penguatan substansi dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI, IKAL P3N menyampaikan rekomendasi strategis untuk menjawab krisis mutu pendidikan, ketimpangan layanan, serta tantangan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.Mulai dari tata kelola pendidikan nasional yang terintegrasi, penetapan Standar Mutu Nasional dan Standar Layanan Minimal Pendidikan, pemerataan pendanaan, hingga kesejahteraan dan profesionalisme guru serta dosen menjadi sorotan utama. IKAL P3N juga menekankan pentingnya link and match pendidikan dengan industri, percepatan digitalisasi sekolah, serta perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan daerah 3T.Wakil Ketua IKAL P3N XXVI, Michael Rolandi Cesnanta Brata, hingga Prof. Dr. Ratna Wardhani menyoroti urgensi standar kesejahteraan guru dan dosen sebagai fondasi peningkatan mutu pendidikan nasional. Sementara Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, Haryo Ristamaji, menegaskan bahwa masukan ini disusun berbasis kajian dan perbandingan internasional.Apakah RUU Sisdiknas mampu menjadi arsitektur pendidikan nasional yang adil, bermutu, dan berdaya saing global? Simak laporan lengkap dan analisisnya hanya di Radio Elshinta — suara fakta dan kepentingan publik

Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memukul sendi-sendi perekonomian masyarakat. Aktivitas pertanian terhenti, UMKM kehilangan modal dan pasar, jalur distribusi terganggu, hingga pendapatan rumah tangga anjlok dalam waktu singkat. Dalam kondisi seperti ini, upaya pemulihan ekonomi menjadi sama pentingnya dengan penanganan darurat.Pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk masing-masing kabupaten/kota terdampak dan Rp20 miliar untuk tingkat provinsi. Anggaran ini diharapkan menjadi bantalan awal bagi daerah untuk memperbaiki fasilitas dasar, membantu warga terdampak, dan menggerakkan kembali roda ekonomi lokal. Namun, jika dibandingkan dengan skala kerusakan dan potensi kerugian ekonomi yang mencapai ratusan miliar rupiah, muncul pertanyaan besar: cukupkah dana tersebut?Perhitungan dampak ekonomi pascabencana seharusnya tidak hanya berfokus pada biaya perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada hilangnya mata pencaharian, turunnya daya beli, serta waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk kembali produktif. Tanpa intervensi yang memadai, risiko kemiskinan baru dan perlambatan ekonomi daerah bisa semakin besar.Di sinilah tantangan muncul. Anggaran yang tersedia perlu dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada pemulihan jangka menengah hingga panjang. Dukungan modal bagi UMKM, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta perbaikan akses distribusi menjadi kunci agar bantuan tidak hanya habis untuk fase darurat.Pertanyaannya kini bukan semata soal ada atau tidaknya anggaran, melainkan apakah strategi pemulihan ekonomi sudah cukup komprehensif. Dengan kebutuhan yang begitu besar, dukungan Rp4 miliar di tingkat kabupaten/kota dan Rp20 miliar di tingkat provinsi kemungkinan hanya menjadi langkah awal. Tanpa tambahan sumber pendanaan dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat, upaya bangkit dari dampak ekonomi bencana di Sumatera berisiko berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.Talk :: Pengamat Ekonomi Kerakyatan UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Hendra Kholid & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim

Kepala Badan Gizi Nasional, Prof.Dr. Ir. Dadan Hindayana, Adalah sosok yang belakangan ini sangat sibuk karena tugas dan perannya yang sangat strategis dalam mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis. ‎‎Bila dulu ia dikenal sebagai akademisi yang mumpuni karena banyak menerbitkan jurnal. Kini, ia adalah figur pertama yang menjabat sebagai kepala Badan Gizi Nasional di era dua presiden yang berbeda. Seperti apa kesibukannya akhir -akhir ini? ‎Simak Power Breakfast Bersama Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dr.Ir. Dadan Hindayana.

Di tengah kondisi darurat pascabanjir dan longsor di Aceh, Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan tegas bahwa kepala daerah yang meninggalkan daerahnya saat warganya tengah terdampak bencana — termasuk untuk kepentingan ibadah umrah — harus segera ditindak.Dalam rapat koordinasi penanganan bencana, Presiden bahkan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mencopot Mirwan M.S. dari jabatan Bupati Aceh Selatan. Sikap Presiden ini memicu perdebatan luas soal tanggung jawab moral dan hukum pejabat publik di saat krisis melanda.Sejauh mana kewajiban kepala daerah untuk selalu hadir dan memimpin langsung saat bencana? Kapan sanksi keras layak dijatuhkan, dan apa dasar hukumnya?Kami akan membahasnya bersama Pakar Otonomi Daerah IPDN, Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA.

Elshinta Peduli Kemanusiaan telah menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Bantuan ini berasal dari donasi para pendengar Radio Elshinta yang dihimpun dan disalurkan langsung ke lokasi terdampak. Dalam prosesnya, tim Elshinta Peduli harus menempuh medan yang tidak mudah demi memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh warga yang membutuhkan.Dalam episode ini, kami berbincang dengan Tim Elshinta Peduli Medan, Misriadi serta Ketua Harian Elshinta Peduli, Remon Fauzi untuk menggali cerita perjalanan kemanusiaan, tantangan di lapangan, serta harapan di balik aksi solidaritas pendengar Elshinta untuk saudara-saudara kita di Sumatera.Rekening Elshinta Peduli Kemanusiaan BCA : 198 300 4494BSI : 8282 890003

Banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatra Barat, menyebabkan kerusakan infrastruktur, akses jalan terputus, serta menelan korban jiwa. Lebih dari 200 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi. Bagaimana kondisi terkini di lapangan dan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah daerah? Simak wawancara bersama Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah

Serangkaian bencana alam yang terjadi di Sumatera kembali menguji kesiapsiagaan pemerintah daerah dan pusat. Tanpa penetapan Status Bencana Nasional, penanganan sepenuhnya bertumpu pada kapasitas daerah, dengan dukungan terbatas dari pemerintah pusat melalui mekanisme reguler. Pertanyaannya, sejauh mana daerah mampu bergerak cepat dan efektif dalam kondisi darurat seperti ini?Status Bencana Nasional sejatinya membuka ruang komando dan pembiayaan yang lebih besar, terutama untuk mobilisasi sumber daya lintas kementerian dan lembaga. Namun, tanpa status tersebut, daerah tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan status darurat, mengoptimalkan APBD, serta mengkoordinasikan bantuan dari BNPB, TNI-Polri, dan relawan.Di satu sisi, pendekatan ini dinilai mendorong kemandirian dan kecepatan respons daerah. Di sisi lain, keterbatasan anggaran, logistik, serta kapasitas personel menjadi tantangan nyata, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi dan akses yang sulit.Pengalaman di lapangan menunjukkan, efektivitas penanganan sangat ditentukan oleh kesiapan pra-bencana: perencanaan, sistem peringatan dini, serta koordinasi antarpemangku kepentingan. Tanpa itu, absennya Status Bencana Nasional berpotensi memperlambat pemulihan dan memperbesar dampak sosial ekonomi bagi warga terdampak.Menangani bencana di Sumatera tanpa Status Bencana Nasional bukan berarti mustahil. Namun, dibutuhkan kepemimpinan daerah yang kuat, koordinasi yang solid, serta dukungan pusat yang cepat dan fleksibel. Lebih dari sekadar status, yang dibutuhkan adalah respons yang tepat waktu, transparan, dan berpihak pada keselamatan serta pemulihan masyarakat.Talk :: Tokoh Masyarakat Minang/Mantan Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus, Relawan Squad Penanggulangan Bencana Indonesia, Eko Sulistio dan Endang Sudrajat, Jurnalis Elshinta

Presiden Prabowo Subianto hari ini meninjau pasca bencana Aceh. Presiden memastikan distribusi bantuan, dan menginstruksikan jajaran pusat mempercepat penanangan pasca bencana di Aceh. Sementara itu 12 hari pasca bencana, puluhan ribu warga Aceh Tengah dikabarkan masih terisolir. Bagaimana kondisi dan penangganan pasca bencana di Aceh? Talk bersama Juru Bicara Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin.

Pemerintah menegaskan kesiapan menyiapkan sanksi perdata dan pidana bagi perusahaan yang diduga merusak lingkungan dan memperburuk risiko bencana di Utara Sumatera. Di tengah proses pemulihan warga yang masih berlangsung, penegakan hukum menjadi sorotan publik. Sejauh mana kesiapan pemerintah memastikan penindakan yang tegas dan transparan? Simak pembahasannya bersama Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum.

Tim gabungan masih terus berupaya membuka akses jalan darat untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara. Sejumlah daerah yang sebelumnya terisolir, seperti Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, kini mulai dapat ditembus. Bagaimana perkembangan terkini di lapangan dan kondisi akses menuju wilayah terdampak? Laporan selengkapnya bersama Mayor Arh AS Butarbutar, SH, MH, Kasdim 0210/TU.

#DiskusiInteraktif Pemerintah wacanakan terapkan sanksi perdata dan pidana terhadap perusahaan perusak lingkungan hidup usai banjir di Utara Sumatera, Apa yang harus diperhatikan? [TALK] Pakar hukum pidana - Dosen Fakultas Hukum (FH) UnTar, Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA&Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus

Menteri Agama Dalam Sepekan: Penyerahan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Implementasi Ekoteologi Kemenag, dan pertemuan rutin Forum Yayasan Hadis Arab Saudi kami hadirkan dalam Sepekan Menteri Agama. Jumat, 5 Desember 2025, Pukul 18.30 Wib.

Implementasi PP Tunas : peran aktif keluarga menjaga anak dari bahaya ruang digital.