Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan UUD 1945, memiliki amanat konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Resolusi PBB tentang pembentukan negara Palestina menjadi momentum penting, meskipun mendapat penolakan dari Israel dan Amerika Serikat.Untuk mewujudkan resolusi itu, Indonesia perlu memperkuat diplomasi internasional dengan menggandeng negara-negara sahabat, baik di kawasan Asia, Afrika, maupun Amerika Latin. Dukungan kolektif dari Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerja Sama Islam, hingga ASEAN, dapat menjadi kekuatan politik global yang menekan agar Palestina diakui secara penuh.Selain itu, Indonesia harus mendorong PBB dan lembaga internasional lainnya untuk menegakkan hukum internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel. Bantuan kemanusiaan, dukungan ekonomi, serta penguatan kapasitas masyarakat Palestina juga dapat menjadi langkah nyata agar Palestina siap sebagai negara berdaulat.[TALK] Pengamat Timur Tengah, Dosen Hub Internasional Univ. Binus - Tia Mariatul Khibtiah&Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) - Khairul Fahmi
Polisi menduga, ledakan yang terjadi di kawasan permukiman Pondok Cabe Hilir, Kota Tangerang Selatan, Jumat lalu, dan mengakibatkan sejumlah rumah hancur, dan beberapa warga mengalami luka-luka, akibat ledakan tabung gas elpiji. Sehari sebelumya, kasus ledakan tabung gas juga terjadi di sebuah toko lantai dua, di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan korban luka enam orang dan beberapa kejadian lainya. Bagaimana penggunaan gas epiji yang aman, sehingga tidak terjadi ledakan-ledakan selanjutnya? Talk bersama Sekjen Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Elan Biantoro.
Majelis Umum PBB mengadopsi New York Declaration dengan dukungan telak: 142 negara, termasuk Indonesia, menyetujui peta jalan menuju solusi dua negara bagi Palestina–Israel. Deklarasi ini menuntut gencatan senjata permanen di Gaza, pembebasan sandera, hingga penarikan pasukan Israel. Namun pertanyaannya, mampukah langkah ini benar-benar membuka jalan perdamaian? Dan di mana posisi Indonesia dalam dinamika global ini?Simak pembahasan bersama Khairul Fahmi, Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), hanya di Elshinta Podcast.
Rp200 triliun dana pemerintah resmi dialihkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dari Bank Indonesia ke lima bank anggota Himbara. Langkah ini digadang-gadang mampu memperkuat likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi, sejauh mana kebijakan ini benar-benar bisa menggerakkan sektor riil dan dirasakan langsung oleh masyarakat?Simak ulasan selengkapnya di Elshinta Podcast bersama Ekonom dari Universitas Surabaya, Prof Wibisono Hardjo Pranoto
Pembentukan Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) menjadi langkah penting enam lembaga negara—Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan Komisi Nasional Disabilitas—dalam merespons prahara unjuk rasa Agustus–September 2025 yang menelan korban jiwa dan luka. Tim ini diharapkan mampu mengungkap fakta, menegakkan hukum, memulihkan korban, sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Lalu, apa langkah konkret yang akan ditempuh setelah tim ini resmi dibentuk?Simak wawancara eksklusif bersama Komisioner Komnas HAM RI, Anis Hidayah, hanya di Elshinta Podcast.
Apa yang harus diperhatikan agar pembentukan Tim Independen Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) bisa mengungkap tuntas prahara Agustus 2025? Narasumber1. Wakil Ketua LPSK yang juga Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 2012 -2017 Anggota, Dr. Maneger Nasution, M.A. 2. Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen
Indonesia memasuki babak baru dengan suksesnya peluncuran Satelit Nusantara Lima (N5) pada 10 September 2025 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat, menggunakan roket Falcon 9 milik Space X. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan N5 hadir untuk kepentingan rakyat dengan membawa kapasitas 160 Gbps (gigabit per second) dan menempati slot orbit strategis 113° BT yang mencakup seluruh wilayah Nusantara. Kehadiran satelit ini diharapkan mempercepat pemerataan akses digital, mulai dari pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga layanan informasi bagi masyarakat di pelosok. Bagaimana strategi pemerintah memastikan pengelolaan orbit dan kedaulatan digital Indonesia lewat kehadiran Satelit Nusantara Lima? Talk bersama Direktur Penataan Spektrum Frekuensi, Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Adis Alifiawan.
Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi tambahan sebagai respons atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa terdapat 8+4 program stimulus yang saat ini sedang difinalisasi. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong peningkatan produktivitas di tengah tantangan ekonomi global maupun domestik.Bagaimana menilai inisiatif pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi tambahan ini? Apa tantangan utama dalam implementasi stimulus agar tepat sasaran?Wawancara bersama Fungsionaris Kadin Indonesia, Ketum HIPPI Jakarta Timur, Muhammad Sirod
Bergabung dalam Power Breakfast pada Senin (8/9) pagi bersama Dr. H. Ichsanuddin Noorsy, Pengamat Politik Ekonomi Indonesia, untuk menyelami isu-isu terkini yang membentuk arah kebijakan nasional. Dari dampak global terhadap ekonomi domestik, proyeksi pertumbuhan, tantangan inflasi, hingga strategi politik yang menentukan nasib rakyat banyak.Semua dibedah secara kritis dan objektif. Dr. Ichsanuddin Noorsy menyajikan wawasan mendalam dari perpaduan faktor ekonomi dan politik, menyuguhkan perspektif yang tajam dan relevan untuk kita semua.
Pemerintah telah memindahkan dana sebesar Rp 200 triliun dari dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di rekening Bank Indonesia (BI) mulai Jumat (12/9/2025).Pemindahan dana senilai Rp 200 triliun ke bank Nasional atau Himbara dianggap bisa memperkuat ekonomi jika pemerintah dan otoritas moneter memastikan uang itu benar-benar dipakai untuk kegiatan produktif.Menteri Keuangan Purbaya menyatakan sudah berbicara dengan pihak bank Himbara agar tak menggunakan dana rekening pemerintah itu untuk membeli SBN dan SRBI, serta menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bahkan Menkeu juga telah melobi BI untuk tak menyerap lagi dana tersebut.Apa yang harus diperhatikan agar kebijakan Menkeu guyur Rp.200 triliun ke Bank Himbara berdampak optimal terhadap perekonomian?Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta, Nurjaman Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim
Ratusan Ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia melayangkan tujuh desakan darurat ekonomi kepada pemerintah, tak lama setelah adanya tuntutan 17+8 tuntutan rakyat. Para ekonom menilai bahwa saat ini tengah terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat di berbagai lapisan yang bersifat masif dan sistemik. Para ekonom juga menilai, perekonomian Indonesia saat ini mengalami tekanan skala global, sementara di domestik, kebijakan dalam negeri yang kurang tepat memperparah keadaan. Bagaimana pemerintah harus merespon? Talk bersama Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah.
Mantan artis Leony Vitria mengeluhkan kewajiban membayar pajak waris sebesar 2,5 persen dari nilai rumah, yang berarti mencapai puluhan juta rupiah. Leony mengaku terkejut setelah mengetahui pajak waris yang dikenakan mencapai puluhan juta rupiah. Pajak waris tersebut, ia bayar saat mengurus balik nama rumah peninggalan ayahnya. Apa yang perlu dijekaskan dan diketahui masyarakat, tentang pajak rumah warisan? Talk bersama Pemimpin sekaligus Pendiri Indonesian Tax Care (INTAC) - Basuki Widodo.
Tim Gabungan Darurat bencana masih berjibaku menangani dampak banjir bandang yang melanda Bali. Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana ini terus bertambah. Bagaimana perkembangan terkini penanganan korban dan upaya yang dilakukan di lapangan? Simak wawancara Elshinta bersama Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, I Wayan Suryawan, S.STP., M.A.P.
Pasca reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan Presiden, publik kini menyoroti dua posisi strategis: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga.Khusus untuk Menkopolkam, sosok yang tepat tentu harus memiliki ketegasan, pengalaman panjang di bidang keamanan, serta kemampuan merajut sinergi antar lembaga. Posisi ini bukan sekadar kursi birokrasi, melainkan ujung tombak dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional. Integritas, kewibawaan, serta rekam jejak yang bersih menjadi modal utama.Sementara untuk Menpora, masyarakat menanti figur yang bisa lebih dekat dengan generasi muda. Tidak hanya mengurusi olahraga prestasi, tetapi juga mampu merangkul potensi pemuda dalam pembangunan bangsa. Kreativitas, energi baru, serta keberanian membuka ruang partisipasi kaum muda sangat dibutuhkan.[TALK] Pengamat Militer UNPAD, Prof Muradi&Pemerhati Olahraga/Mantan Wartawan Olahraga Kompas, Jimmy S Harianto
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, beras impor yang masuk ke Indonesia bukan untuk konsumsi masyarakat luas, melainkan khusus memenuhi kebutuhan restoran tertentu, seperti Beras Jepang atau Beras Basmati. Wamentan juga memastikan tidak ada impor beras, meningkat stok beras ada 4 juta ton. Apa temuan DPR, atas kelangkaan dan tersendatnya distribusi beras di sejumlah daerah? Talk bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% dengan strategi menjaga likuiditas sehingga sektor swasta memiliki ruang lebih besar untuk berkontribusi. Dalam rapat kerja perdana bersama Komisi XI DPR pada Rabu, 10 September, Purbaya memaparkan langkah awal yang dilakukan, yaitu menyalurkan Rp200 triliun dari kas pemerintah di Bank Indonesia ke sistem perbankan. Dari total Rp425 triliun dana pemerintah yang tersimpan di BI, sebagian dialirkan untuk memperlonggar likuiditas dan mendorong pertumbuhan sektor riil.Lalu, bagaimana cara memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tinggi, berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan?Pembahasan mendalam akan dipaparkan bersama Prof. Rokhmin Dahuri, Professor in Sustainable Development di Shinhan University, Korea Selatan, sekaligus Anggota DPR RI (Fraksi PDIP) dan Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI).#EkonomiIndonesia #Growth #Inklusif #Berkelanjutan #IndonesiaMaju
Beberapa hari terakhir, berita mengenai rencana TNI (Tentara Nasional Indonesia) untuk melaporkan seorang konten kreator kepada pihak berwajib telah mencuri perhatian publik.Tindakan TNI untuk melaporkan seorang konten kreator memang menciptakan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, ini adalah bentuk penegakan hukum yang perlu dihormati, terutama jika ada bukti yang kuat tentang pelanggaran hukum. Di sisi lain, hal ini juga menyentuh isu kebebasan berpendapat dan potensi pembatasan terhadap ekspresi kreatif di dunia digital.Yang paling penting adalah memastikan adanya proses yang transparan dan adil dalam menangani kasus ini, sehingga masyarakat tetap bisa merasa bahwa kebebasan berekspresi dilindungi, sementara tindakan yang merugikan institusi atau menyebarkan kebohongan dapat dihukum sesuai hukum yang berlaku.[TALK] Dosen Hukum Tata Negara Universitas Negeri Surabaya, Hananto Widodo&Pengacara Publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat, Ralian Jawalsen
Guru madrasah berperan penting dalam mencetak generasi berkarakter. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka. Namun, bagaimana PPG memengaruhi kesejahteraan guru madrasah di Indonesia?Simak pembahasannya dalam Talkhighlight bersama Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama RI, Dr. Thobib Al Asyhar, M.Si.
Komandan Satuan Siber Mabes TNI, Brigjen Juinta Omboh Sembiring, mengungkapkan dugaan tindak pidana yang melibatkan Konten Kreator Ferry Irwandi melalui patroli siber. Temuan ini kemudian dikonsultasikan dengan Polda Metro Jaya. Laporan ini memunculkan pertanyaan tentang kebebasan berekspresi di Indonesia. Apakah ini murni penegakan hukum? Untuk membahasnya lebih lanjut, kami akan berbincang dengan Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin.
Jakarta – Revisi Undang-Undang Haji 2025 resmi disahkan pemerintah. Salah satu poin utama adalah dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah RI sebagai lembaga yang kini bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.Dalam wawancara bersama Elshinta, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan penataan kelembagaan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada jemaah.