Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga memukul sendi-sendi perekonomian masyarakat. Aktivitas pertanian terhenti, UMKM kehilangan modal dan pasar, jalur distribusi terganggu, hingga pendapatan rumah tangga anjlok dalam waktu singkat. Dalam kondisi seperti ini, upaya pemulihan ekonomi menjadi sama pentingnya dengan penanganan darurat.

Pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk masing-masing kabupaten/kota terdampak dan Rp20 miliar untuk tingkat provinsi. Anggaran ini diharapkan menjadi bantalan awal bagi daerah untuk memperbaiki fasilitas dasar, membantu warga terdampak, dan menggerakkan kembali roda ekonomi lokal. Namun, jika dibandingkan dengan skala kerusakan dan potensi kerugian ekonomi yang mencapai ratusan miliar rupiah, muncul pertanyaan besar: cukupkah dana tersebut?

Perhitungan dampak ekonomi pascabencana seharusnya tidak hanya berfokus pada biaya perbaikan infrastruktur, tetapi juga pada hilangnya mata pencaharian, turunnya daya beli, serta waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk kembali produktif. Tanpa intervensi yang memadai, risiko kemiskinan baru dan perlambatan ekonomi daerah bisa semakin besar.

Di sinilah tantangan muncul. Anggaran yang tersedia perlu dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada pemulihan jangka menengah hingga panjang. Dukungan modal bagi UMKM, pemulihan sektor pertanian dan perikanan, serta perbaikan akses distribusi menjadi kunci agar bantuan tidak hanya habis untuk fase darurat.

Pertanyaannya kini bukan semata soal ada atau tidaknya anggaran, melainkan apakah strategi pemulihan ekonomi sudah cukup komprehensif. Dengan kebutuhan yang begitu besar, dukungan Rp4 miliar di tingkat kabupaten/kota dan Rp20 miliar di tingkat provinsi kemungkinan hanya menjadi langkah awal. Tanpa tambahan sumber pendanaan dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat, upaya bangkit dari dampak ekonomi bencana di Sumatera berisiko berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.

Talk :: Pengamat Ekonomi Kerakyatan UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Hendra Kholid & Pengamat Ekonomi, Irwan Ibrahim